muslimx.id — Kekuasaan tanpa kontrol pada akhirnya menunjukkan rapuhnya keseimbangan dalam kehidupan bernegara. Pemerintah membutuhkan kewenangan agar dapat bekerja, rakyat membutuhkan ruang untuk mengawasi, sementara konstitusi menjadi dasar yang menentukan batas kewenangan tersebut. Ketiganya tidak seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang saling meniadakan.
Indonesia telah membangun sejumlah mekanisme checks and balances melalui pembagian kewenangan antarlembaga negara. Pasca perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman ditegaskan sebagai kekuasaan yang merdeka dan Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
Pemerintah Membutuhkan Kekuasaan
Tidak semua kekuasaan harus dicurigai. Pemerintah memang membutuhkan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Tanpa kewenangan, negara akan kesulitan membuat keputusan, menyusun kebijakan, pengelolaan anggaran, memberikan pelayanan, dan merespons berbagai persoalan masyarakat.
Masalahnya bukan pada keberadaan kekuasaan, melainkan ketika kekuasaan tidak memiliki batas yang jelas. Kekuasaan yang terlalu lemah dapat membuat pemerintah tidak mampu bekerja, sedangkan kekuasaan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan persoalan lain.
Karena itu, negara membutuhkan keseimbangan. Pemerintah harus memiliki kapasitas untuk bekerja, tetapi tetap berada dalam pengawasan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban.
Kontrol Bukan untuk Melumpuhkan Pemerintahan
Ada perbedaan antara mengontrol dan melumpuhkan. Pengawasan yang sehat tidak bertujuan membuat pemerintah tidak dapat mengambil keputusan. Pengawasan bertujuan memastikan keputusan tersebut memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip checks and balances lahir dari kebutuhan untuk mencegah kekuasaan menumpuk pada satu pihak. Dalam sistem Indonesia, berbagai lembaga negara memiliki kewenangan yang saling berkaitan dan mengimbangi dalam bidang tertentu.
Karena itu, kontrol seharusnya tidak selalu dibaca sebagai pertentangan. Ia dapat menjadi mekanisme koreksi yang membuat sistem bekerja lebih hati-hati.
Perspektif Islam: Keseimbangan dan Keadilan
Islam memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam menjalankan kekuasaan. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma’idah ayat 8:
“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
Keadilan membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemimpin memiliki kewenangan, tetapi masyarakat memiliki hak. Negara memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut dibatasi amanah dan hukum.
Dalam perspektif Islam, pemimpin tidak ditempatkan sebagai manusia yang bebas dari pertanggungjawaban. Kekuasaan justru membuat tanggung jawab menjadi lebih besar. Karena itu, masyarakat yang mengingatkan pemimpin pada kebaikan tidak seharusnya otomatis dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahan.
Jangan Sampai Semua Kekuasaan Berkumpul di Satu Titik
Salah satu persoalan paling mendasar dalam tata kelola negara adalah konsentrasi kekuasaan. Ketika terlalu banyak kewenangan terkumpul pada satu pusat tanpa kontrol yang memadai, ruang koreksi dapat semakin sempit.
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kajian dan forum konstitusi menempatkan checks and balances sebagai bagian penting dari sistem ketatanegaraan. Gagasan dasarnya adalah agar cabang-cabang kekuasaan tidak bekerja tanpa pengimbang.
Pada saat yang sama, masyarakat sipil juga memiliki fungsi penting. Kontrol sosial dapat membantu memastikan bahwa persoalan publik tidak hanya dibahas di dalam ruang pemerintahan, tetapi juga mendapatkan perhatian dari masyarakat.
Partai X: Keseimbangan Membuat Kekuasaan Lebih Sehat
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menyatakan bahwa negara membutuhkan kekuasaan yang efektif sekaligus sistem kontrol yang kuat.
“Kita tidak membutuhkan pemerintah yang tidak bisa bekerja. Tetapi kita juga tidak membutuhkan kekuasaan yang tidak bisa diperiksa. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan: pemerintah memiliki kewenangan untuk bekerja, sementara masyarakat dan lembaga negara memiliki mekanisme untuk mengawasi,” ujar Rinto.
Menurutnya, keseimbangan tersebut harus dibangun melalui sistem, bukan hanya bergantung pada karakter orang yang sedang memegang jabatan.
“Jangan berharap seluruh persoalan selesai hanya karena mendapatkan pemimpin yang baik. Negara harus memiliki aturan dan mekanisme yang tetap bekerja ketika orangnya berganti,” lanjutnya.
Pada akhirnya, mencegah kekuasaan tanpa kontrol bukan berarti menciptakan negara yang selalu mencurigai pemerintah. Yang dibutuhkan adalah negara yang memahami bahwa setiap kewenangan membutuhkan pertanggungjawaban.
Pemerintah membutuhkan ruang untuk bekerja. Rakyat membutuhkan ruang untuk mengawasi. Lembaga negara membutuhkan kewenangan yang jelas. Konstitusi menjadi batas bersama yang menjaga hubungan tersebut agar tidak berubah menjadi dominasi satu pihak.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah dan keadilan menjadi prinsip dalam menjalankannya. Karena itu, kekuasaan yang sehat bukanlah kekuasaan yang bebas dari kontrol, melainkan kekuasaan yang mampu bekerja dalam batas hukum, terbuka terhadap koreksi, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap kewenangan kepada rakyat dan Tuhan.
