muslimx.id — Mekanisme kontrol rakyat tidak akan memiliki makna apabila masyarakat hanya diberi kesempatan untuk berbicara tanpa memiliki saluran untuk menyampaikan koreksi. Kritik dapat menjadi tanda kehidupan demokrasi, tetapi kritik yang tidak memiliki jalan menuju proses perbaikan pada akhirnya hanya berhenti sebagai suara yang berlalu.
Persoalan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah masyarakat hanya membutuhkan kebebasan menyampaikan pendapat, atau juga membutuhkan mekanisme yang memungkinkan pendapat tersebut diperiksa, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti? Dalam rangka kedaulatan rakyat, pertanyaan kedua menjadi penting.
Dari Hak Berbicara Menuju Daya Koreksi
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokratis. UUD 1945 menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan sikap serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Konstitusi juga memberikan hak kepada setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi.
Namun, hak berbicara dan daya koreksi merupakan dua hal yang berbeda. Masyarakat mungkin dapat menyampaikan kritik, tetapi daya koreksi muncul ketika kritik tersebut memiliki saluran yang dapat membawa persoalan menuju pemeriksaan dan perubahan.
Karena itu, demokrasi tidak cukup hanya menyediakan ruang untuk berbicara. Ia membutuhkan institusi dan prosedur yang memungkinkan suara masyarakat masuk ke dalam mekanisme pengambilan keputusan.
Mengapa Saluran Kontrol Harus Jelas?
Bayangkan masyarakat menemukan persoalan dalam sebuah kebijakan. Jika tidak ada lembaga atau prosedur yang dapat menerima keberatan, memeriksa persoalan, dan memberikan keputusan, masyarakat hanya memiliki pilihan untuk menyampaikan keluhan tanpa kepastian hasil. Keadaan seperti itu dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Bukan karena masyarakat selalu menginginkan kebijakannya sendiri yang menang, tetapi karena mereka tidak mengetahui kemana suara mereka harus diarahkan.
Karena itu, mekanisme kontrol rakyat membutuhkan kejelasan. Masyarakat perlu mengetahui siapa yang dapat menerima pengaduan, lembaga mana yang berwenang memeriksa, bagaimana proses keberatan dilakukan, serta bagaimana keputusan dapat dipertanggungjawabkan. UU Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu contoh bahwa hak masyarakat terhadap informasi tidak hanya berhenti pada akses. Undang-undang tersebut juga menyediakan mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi hingga jalur pengadilan.
Perspektif Islam: Nasihat Harus Mengarah pada Perbaikan
Dalam tradisi Islam terdapat konsep amar ma’ruf nahi munkar dan nasihat kepada sesama. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial tidak dibangun dengan membiarkan kesalahan begitu saja. Namun, nasihat dan koreksi juga membutuhkan hikmah. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 125 agar manusia menyeru kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta berdialog dengan cara yang terbaik.
Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa menyampaikan koreksi membutuhkan cara yang tepat. Tujuannya bukan sekadar memenangkan perdebatan, tetapi menghadirkan perbaikan.
Dalam kehidupan bernegara, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam budaya kritik yang berbasis fakta, argumentasi, dan kepentingan umum. Masyarakat perlu memiliki keberanian untuk mengoreksi, tetapi juga kebijaksanaan agar kritik tidak berubah menjadi fitnah.
Kontrol Membutuhkan Informasi yang Benar
Tidak mungkin melakukan kontrol secara sehat tanpa pengetahuan. Masyarakat membutuhkan informasi agar dapat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, mengapa kebijakan dibuat, dan apa dampaknya bagi kehidupan publik.
Karena itu, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi kontrol. Pemerintah dan badan publik perlu menyediakan informasi yang memang dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan hukum, sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menggunakan informasi tersebut secara tepat
Kontrol yang dibangun dari informasi yang keliru dapat menghasilkan tekanan yang salah arah. Sebaliknya, kekuasaan yang menutup informasi dapat membuat masyarakat kesulitan menilai kebijakan secara objektif. Keduanya sama-sama dapat merusak kualitas pengawasan.
Ketika Kritik Menjadi Bagian dari Perbaikan
Kritik yang sehat tidak selalu berakhir dengan perubahan kebijakan. Ada kalanya pemerintah tetap mempertahankan keputusan karena memiliki alasan hukum atau kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang penting adalah adanya mekanisme yang memungkinkan kritik diperiksa. Masyarakat tidak harus selalu mendapatkan apa yang mereka tuntut, tetapi mereka membutuhkan kepastian bahwa keberatan dapat disampaikan melalui jalur yang sah dan memperoleh respons yang dapat dijelaskan. Di sinilah kontrol berbeda dari tekanan semata. Kontrol memiliki tujuan menjaga agar kekuasaan dapat diperiksa, sedangkan hasil akhirnya tetap ditentukan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku.
Rinto: Kritik Harus Memiliki Jalan Koreksi
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengatakan bahwa kualitas kontrol rakyat tidak hanya ditentukan oleh keberanian masyarakat berbicara. “Yang penting bukan hanya apakah rakyat boleh mengkritik. Pertanyaannya adalah apakah kritik itu memiliki saluran yang jelas. Kalau masyarakat sudah menyampaikan persoalan tetapi tidak tahu ke mana proses berikutnya, maka daya kontrolnya menjadi lemah,” ujar Rinto.
Menurutnya, mekanisme koreksi perlu dibangun sebagai bagian dari sistem. “Rakyat tidak harus selalu menang dalam setiap perdebatan kebijakan. Tetapi rakyat harus tahu bahwa suaranya dapat diperiksa dan mendapatkan jawaban. Di situlah kontrol menjadi bagian dari kehidupan bernegara,” lanjutnya.
Pada akhirnya, mekanisme kontrol rakyat membutuhkan lebih dari sekadar kebebasan berbicara. Ia membutuhkan informasi, institusi, prosedur, dan keberanian masyarakat untuk menggunakan saluran yang tersedia. Dalam perspektif Islam, koreksi merupakan bagian dari tanggung jawab sosial ketika dilakukan dengan hikmah dan kebenaran. Kedaulatan rakyat juga membutuhkan hal yang sama: bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi kemampuan untuk memastikan bahwa suara masyarakat memiliki jalan menuju proses koreksi.
