muslimx.id — Batas netralitas aparat menjadi penting ketika negara berhadapan dengan berbagai kepentingan yang saling berhadapan. Aparat memiliki kewenangan yang berbeda dengan masyarakat biasa. Tindakan mereka dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, kebebasan warga, bahkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Karena itu, netralitas bukan sekadar persoalan tidak memihak secara politik, tetapi juga menyangkut bagaimana kewenangan digunakan ketika berhadapan dengan berbagai kepentingan.
Netralitas memang diperlukan agar aparat tidak menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah netral berarti harus diam terhadap semua persoalan? Jika ada tindakan yang jelas melanggar hukum, apakah aparat cukup mengatakan bahwa mereka netral? Di sinilah batas netralitas perlu dipahami dengan lebih cermat.
Netral Bukan Berarti Tidak Bertindak
Dalam kehidupan sehari-hari, netral sering dipahami sebagai posisi berada di tengah. Pemahaman tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika diterapkan secara sederhana kepada aparat negara. Aparat bukan pihak luar yang hanya mengamati konflik. Mereka memiliki mandat untuk menjalankan fungsi tertentu berdasarkan hukum.
Karena itu, ketika terjadi pelanggaran hukum, tindakan aparat bukanlah bentuk keberpihakan kepada salah satu kelompok. Penegakan hukum merupakan bagian dari mandat institusional. Yang harus dihindari bukan tindakan itu sendiri, melainkan tindakan yang dilakukan karena kepentingan pribadi, politik, kelompok, atau tekanan tertentu.
Netralitas justru membutuhkan keberanian untuk menjalankan aturan secara konsisten. Jika seseorang melakukan kesalahan, statusnya sebagai orang dekat kekuasaan tidak boleh membuatnya diperlakukan berbeda. Begitu pula seseorang yang berseberangan dengan pemerintah tidak semestinya otomatis diperlakukan sebagai ancaman.
Ketika Semua Pihak Diperlakukan Sama
Netralitas aparat seharusnya dapat dilihat dari bagaimana hukum diterapkan. Jika hukum berlaku kepada semua orang tanpa membedakan kedekatan politik, status sosial, maupun posisi kekuasaan, maka netralitas memiliki makna yang lebih substansial.
Sebaliknya, sikap yang tampak netral di permukaan dapat menghasilkan ketidakadilan apabila aparat mengabaikan pelanggaran hanya karena pelakunya berasal dari kelompok tertentu. Diam dalam keadaan seperti itu bukan lagi sekadar tidak berpihak. Diam dapat membuat ketidakseimbangan terus berlangsung.
Karena itu, netralitas tidak dapat dipisahkan dari profesionalitas. Aparat harus memiliki ukuran yang jelas mengenai kapan harus bertindak, kapan harus menahan diri, dan atas dasar apa suatu tindakan dilakukan.
Perspektif Islam: Keadilan Tidak Boleh Dipengaruhi Kebencian
Islam memberikan prinsip yang kuat mengenai keadilan. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma’idah ayat 8: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berhadapan dengan kita. Bahkan ketika seseorang tidak menyukai suatu kelompok, kebencian tidak boleh membuatnya meninggalkan keadilan.
Prinsip ini sangat relevan bagi aparat. Ketika kewenangan diberikan kepada seseorang, ia harus mampu membedakan kepentingan pribadi dari mandat yang diberikan negara. Tindakan aparat seharusnya didasarkan pada hukum dan tugas, bukan pada rasa suka atau tidak suka kepada pihak tertentu.
Dalam perspektif Islam, netralitas yang kehilangan keadilan justru dapat menjauh dari amanah. Aparat tidak diminta untuk menjadi manusia tanpa sikap moral. Mereka diminta menggunakan kewenangan secara adil dan bertanggung jawab.
Partai X: Netralitas Harus Berpihak kepada Hukum
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengatakan bahwa netralitas aparat tidak boleh dimaknai sebagai sikap pasif. “Netral bukan berarti aparat tidak melakukan apa-apa. Netral berarti aparat tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan kelompok tertentu. Tetapi ketika ada pelanggaran hukum, aparat justru memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya,” ujar Rinto.
Menurutnya, ukuran netralitas harus dilihat dari konsistensi tindakan. “Kalau hukum diterapkan kepada satu pihak tetapi diabaikan ketika berhadapan dengan pihak lain, maka persoalannya bukan lagi sekadar netralitas. Ada masalah dalam penggunaan kewenangan,” lanjutnya.
Pada akhirnya, batas netralitas aparat terletak pada mandat hukum dan keadilan. Aparat tidak boleh menjadi alat kepentingan politik tertentu, tetapi juga tidak boleh menjadikan netralitas sebagai alasan untuk mengabaikan pelanggaran. Netralitas yang sehat bukan diam terhadap semua keadaan, melainkan bekerja tanpa diskriminasi dan tanpa kepentingan pribadi. Dalam Islam, keadilan merupakan amanah. Karena itu, aparat yang netral bukan aparat yang tidak pernah bertindak, melainkan aparat yang bertindak berdasarkan hukum, bukan berdasarkan siapa yang disukai atau siapa yang tidak disukai.
