muslimx.id — Ketika loyalitas aparat bergeser, perubahan kekuasaan dapat menjadi salah satu ujian paling penting bagi institusi negara. Pemimpin dapat berganti melalui mekanisme konstitusional, kebijakan dapat berubah, dan konfigurasi politik dapat bergerak. Namun, institusi negara harus tetap berjalan karena negara tidak boleh berhenti hanya karena terjadi pergantian pemerintahan.
Di sinilah pentingnya membedakan antara loyalitas kepada pemerintahan yang sah dan loyalitas personal kepada seorang penguasa. Aparat memang menjalankan kebijakan serta perintah dalam lingkup kewenangan yang diberikan hukum. Namun, loyalitas tersebut tidak semestinya berubah menjadi keterikatan pribadi kepada figur tertentu.
Pemerintah Berubah, Negara Tetap
Pemerintahan merupakan bagian dari negara, tetapi negara tidak identik dengan satu pemerintahan atau satu pemimpin. Pemerintahan dapat berganti, sementara konstitusi dan institusi negara tetap menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Perbedaan ini penting bagi aparat. Ketika loyalitas dipahami sebagai kesetiaan kepada figur, pergantian kekuasaan dapat menciptakan persoalan. Aparat mungkin melihat perubahan pemerintahan sebagai perubahan terhadap siapa yang harus dibela, padahal mandat institusinya tetap berada dalam kerangka hukum negara.
Perspektif Islam: Ketaatan Tidak Bersifat Tanpa Batas
Dalam QS An-Nisa ayat 59, umat Islam diperintahkan menaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Ayat yang sama juga memerintahkan agar apabila terjadi perselisihan, persoalan tersebut dikembalikan kepada Allah dan Rasul.
Prinsip tersebut mengandung pelajaran bahwa ketaatan dalam kehidupan bersama bukanlah ketaatan tanpa batas. Kewenangan selalu berada dalam kerangka nilai dan aturan. Dalam konteks modern, aparat juga bekerja dalam kerangka hukum dan kewenangan institusional yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan.
Loyalitas kepada Pemerintahan Bukan Loyalitas Personal
Aparat negara tentu harus menjalankan tugas terhadap pemerintahan yang sah sesuai ketentuan hukum. Namun, hal itu berbeda dengan membangun loyalitas pribadi kepada pemimpin. Perbedaan tersebut penting agar institusi tetap profesional ketika terjadi pergantian pemerintahan.
Jika loyalitas personal tumbuh terlalu kuat, institusi dapat menghadapi persoalan ketika kepemimpinan berubah. Sebaliknya, jika loyalitas diarahkan kepada konstitusi dan mandat institusi, pergantian pemerintahan dapat berlangsung tanpa harus mengguncang fondasi profesionalitas aparat.
Partai X: Aparat Harus Tetap Berdiri di Atas Institusi
Rinto Setiyawan Anggota Majelis Tinggi Partai X mengatakan, “Pergantian kekuasaan adalah bagian dari kehidupan negara. Aparat tidak boleh ikut berganti orientasi setiap kali kekuasaan berganti. Yang harus tetap adalah hukum, institusi, dan amanah yang menjadi dasar tugasnya.”
Pandangan tersebut menempatkan ketika loyalitas aparat bergeser sebagai persoalan kelembagaan, bukan sekadar persoalan politik praktis. Aparat membutuhkan loyalitas yang stabil agar negara tetap berjalan meskipun pemerintahan mengalami perubahan. Kesetiaan kepada institusi dan konstitusi menjadi penting agar pergantian kekuasaan tidak berubah menjadi pergantian arah pengabdian aparat.
