BERLIN, JERMAN — Jarak geografis tidak selalu menjauhkan seseorang dari persoalan bangsanya. Bagi sebagian warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, kehidupan di negeri lain justru membuka ruang untuk melihat Indonesia dari sudut pandang berbeda. Kepedulian terhadap tanah air dapat diwujudkan melalui pemikiran, advokasi, pertukaran pengetahuan, hingga upaya mengawasi jalannya pemerintahan.
Perspektif tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) antara pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan dan Watch Indonesia! di Kompleks Patrice Lumumba, Berlin, Jerman. Pertemuan itu menjadi ruang untuk membicarakan hubungan antara diaspora, masyarakat sipil, demokrasi, dan masa depan tata kelola Indonesia.
Diskusi dihadiri Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Mereka berdialog dengan sejumlah tokoh Watch Indonesia!, termasuk pengamat sistem pemilu Pipit R. Kartawidjaja, aktivis Jantie Jie, serta perwakilan diaspora Indonesia yang memiliki perhatian terhadap perkembangan demokrasi dan kehidupan berbangsa.
Jarak yang Tidak Memutus Tanggung Jawab Kebangsaan
Keberadaan diaspora sering kali dipahami melalui kontribusi ekonomi, pendidikan, atau hubungan budaya antara Indonesia dan negara tempat mereka tinggal. Namun, pengalaman Watch Indonesia! memperlihatkan sisi lain dari keterlibatan warga di luar negeri, yaitu partisipasi dalam mengawasi persoalan publik dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
Selama bertahun-tahun, Watch Indonesia! dikenal melalui aktivitas advokasi yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan persoalan lingkungan di Indonesia. Kerja semacam ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kehidupan bangsa tidak harus dibatasi oleh keberadaan fisik di dalam wilayah negara.
Kehidupan di luar negeri dapat memberikan akses terhadap lingkungan akademik, jaringan masyarakat sipil, dan ruang diskusi internasional. Pengalaman tersebut dapat menjadi sumber perspektif untuk memahami persoalan Indonesia secara lebih luas. Namun, jarak geografis juga tidak otomatis menjamin pandangan yang lebih objektif. Kejernihan penilaian tetap bergantung pada kualitas informasi, keterbukaan terhadap perbedaan, dan kesediaan memeriksa fakta.
Dari pertemuan di Berlin, muncul pemahaman bahwa tanggung jawab kebangsaan tidak selalu berarti membela setiap keputusan pemerintah. Mencintai negara juga dapat berarti mempertanyakan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, mengungkap persoalan yang terabaikan, dan mendorong perbaikan melalui cara-cara yang bertanggung jawab.
Kritik sebagai Bagian dari Kehidupan Demokrasi
Dalam kehidupan demokrasi, kritik sering kali menghadapi persoalan ketika perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Padahal, pemerintahan yang sehat membutuhkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, menguji kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban para pemegang kewenangan.
Pengalaman organisasi masyarakat sipil seperti Watch Indonesia! menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan. Kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, atau kemunduran demokrasi bukan semata-mata bentuk pertentangan politik. Kritik dapat menjadi mekanisme untuk mengingatkan negara agar tetap menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Rinto Setiyawan menyoroti pentingnya peran diaspora dalam menjaga keberlanjutan percakapan mengenai persoalan Indonesia. Jaringan masyarakat sipil di luar negeri dapat membantu memperluas perhatian publik terhadap isu-isu yang membutuhkan pengawasan. Mereka juga dapat menjadi penghubung antara pengalaman Indonesia dan diskusi yang berkembang di lingkungan internasional.
Meski demikian, pengawasan yang kuat tetap membutuhkan argumentasi yang dapat diuji. Kritik akan lebih bermakna ketika disertai informasi yang akurat, analisis yang masuk akal, dan orientasi pada perbaikan. Tujuannya bukan sekadar mempermalukan pihak yang dikritik, melainkan memastikan bahwa persoalan publik memperoleh perhatian dan penanganan yang semestinya.
Kekuasaan Membutuhkan Pengawasan
Dalam pemikiran kenegaraan dan kebangsaan yang dikembangkan Sekolah Negarawan, gagasan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun menjadi salah satu rujukan untuk membicarakan hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan tanggung jawab kepada rakyat.
Kekuasaan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan dirinya. Karena itu, niat baik seorang pemimpin saja tidak cukup untuk menjamin bahwa pemerintahan akan selalu berjalan secara benar. Dibutuhkan mekanisme yang memungkinkan keputusan diperiksa, penyimpangan diungkap, dan pemegang kewenangan dimintai pertanggungjawaban.
Prayogi R. Saputra melihat pertemuan dengan Watch Indonesia! sebagai kesempatan untuk mendiskusikan kembali arti pengawasan dalam kehidupan bernegara. Persahabatan dan dialog dengan tokoh-tokoh yang memiliki perhatian terhadap Indonesia memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap bangsa dapat tumbuh melalui jaringan lintas negara.
Dalam kerangka tersebut, pengawasan tidak seharusnya dipandang sebagai pekerjaan yang hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal. Pers, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas warga, dan diaspora dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Berbagai unsur ini membantu memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat yang seharusnya dilayani.
Pengawasan yang efektif juga membutuhkan ruang kebebasan. Ketika masyarakat takut menyampaikan kritik atau kesulitan memperoleh informasi, kemampuan publik untuk menilai jalannya pemerintahan ikut melemah. Karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya terlihat dari keberadaan lembaga dan prosedur formal, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi tanpa kehilangan hak dan rasa aman.
Teknologi untuk Memperkuat Transparansi
Pembahasan di Berlin turut menyentuh peran teknologi dalam mendukung pengawasan publik. Di tengah meningkatnya jumlah data dan kompleksitas kebijakan, masyarakat membutuhkan cara yang lebih baik untuk memahami informasi pemerintahan, memeriksa pelaksanaan program, serta menilai kesesuaian antara keputusan dan hasilnya.
Erick Karya memperkenalkan gagasan tata kelola berbasis Artificial Intelligence (AI) melalui Enygma yang dikembangkan dalam lingkungan Sekolah Negarawan. Dalam kerangka tersebut, teknologi diarahkan untuk membantu pengelolaan dan analisis data agar informasi yang relevan dapat digunakan secara lebih terukur dan akuntabel.
Jika dirancang dengan tepat, sistem digital dapat membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian data, membaca pola dalam pelaksanaan kebijakan, dan mempermudah masyarakat memahami informasi publik. Organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok pengawas kebijakan, berpotensi memanfaatkan informasi tersebut untuk menyusun analisis yang lebih kuat.
Namun, penggunaan AI tidak dengan sendirinya menjamin transparansi. Hasil analisis tetap dapat keliru jika datanya tidak lengkap, bias, atau tidak akurat. Keterbukaan informasi juga harus disertai perlindungan data pribadi, keamanan sistem, dan penjelasan mengenai bagaimana kesimpulan dihasilkan.
Karena itu, teknologi perlu ditempatkan sebagai alat pendukung, bukan pengganti penilaian manusia. Pengawasan publik tetap membutuhkan independensi, keberanian moral, kemampuan membaca konteks, dan tanggung jawab dalam menggunakan informasi. Teknologi dapat memperluas kemampuan tersebut, tetapi tidak dapat menggantikan integritas pihak yang menggunakannya.
Dari Berlin untuk Masa Depan Indonesia
Pertemuan Sekolah Negarawan dan Watch Indonesia! menjadi bagian dari pembelajaran lintas negara mengenai hubungan antara masyarakat, pemerintahan, dan perkembangan peradaban. Pengalaman dari berbagai negara memberikan bahan pembanding untuk memahami bagaimana pengawasan publik, teknologi, dan partisipasi warga dapat mendukung tata kelola yang lebih bertanggung jawab.
Pembelajaran tersebut relevan bagi Indonesia karena tantangan demokrasi tidak berhenti pada penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan keterbukaan informasi, perlindungan hak warga, pengawasan terhadap kebijakan, serta kesediaan pemegang kekuasaan untuk menerima kritik.
Bagi Sekolah Negarawan, dialog di Berlin memperkaya bahan pembelajaran yang dihimpun selama perjalanan ke berbagai negara, termasuk Finlandia, Estonia, kawasan Eropa Barat, Persia atau Iran, dan Timur Tengah. Pengalaman itu kemudian dapat dibawa kembali ke Indonesia melalui forum diskusi, pendidikan publik, dan diseminasi pengetahuan di berbagai daerah, dari Medan hingga Ternate dan Tidore.
Hal yang perlu dijaga adalah kemampuan mengambil pelajaran tanpa sekadar menyalin pengalaman negara lain. Setiap gagasan perlu dibaca berdasarkan kebutuhan, kondisi kelembagaan, dan karakter masyarakat Indonesia. Pengawasan publik, misalnya, tidak cukup dibangun melalui teknologi atau organisasi semata, tetapi membutuhkan budaya yang menghargai kebenaran dan keberanian untuk mengoreksi kekuasaan.
Pada akhirnya, kepedulian terhadap Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa dekat seseorang tinggal dengan pusat pemerintahan. Yang lebih menentukan adalah kesediaannya untuk ikut menjaga kepentingan bersama. Dari Berlin, pertemuan ini mengingatkan bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang terbebas dari kritik, melainkan negara yang mampu mendengar, memeriksa, dan memperbaiki dirinya ketika kritik menunjukkan adanya persoalan.
