muslimx.id — Konstitusi dalam perspektif Islam mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah hak mutlak seorang pemimpin, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan publik tidak menjadikan seseorang bebas menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk berlaku adil dan melindungi kepentingan rakyat.
Dalam kehidupan bernegara, persoalannya bukan sekadar siapa yang memimpin, melainkan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Pemimpin yang memiliki niat baik tetap membutuhkan aturan yang membatasi kewenangannya. Sebab, negara tidak boleh bergantung sepenuhnya pada karakter satu orang, tetapi harus memiliki sistem yang memastikan kekuasaan berjalan sesuai hukum.
Kekuasaan Adalah Amanah, Bukan Hak Istimewa
Islam menempatkan kepemimpinan sebagai tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa [4]: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa amanah dan keadilan harus berjalan beriringan. Pemimpin tidak cukup hanya mengaku bekerja untuk rakyat; keputusan dan tindakannya harus mencerminkan tanggung jawab tersebut.
Karena itu, kekuasaan tidak semestinya diperlakukan sebagai hak istimewa yang membuat pemegang jabatan sulit dikritik atau kebal terhadap hukum. Jabatan justru menghadirkan kewajiban untuk menjelaskan kebijakan, menerima pengawasan, dan mempertanggungjawabkan keputusan yang berdampak pada masyarakat.
Mengapa Kekuasaan Harus Dibatasi?
Kekuasaan yang tidak disertai pengawasan berisiko digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika keputusan hanya bergantung pada kehendak pemimpin, kepentingan rakyat dapat tersisih tanpa mekanisme koreksi yang memadai.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia juga merupakan negara hukum. Prinsip ini berarti penyelenggaraan negara harus tunduk pada konstitusi, bukan semata-mata pada kehendak orang yang sedang memegang jabatan.
Pembatasan kekuasaan bukan berarti menghalangi pemimpin bekerja. Sebaliknya, aturan dan pengawasan diperlukan agar kewenangan digunakan secara tepat. Pemimpin tetap dapat mengambil keputusan, tetapi harus melakukannya sesuai hukum dan siap mempertanggungjawabkan dampaknya.
Partai X: Negara Tidak Boleh Bergantung pada Satu Figur
Erick Karya, Ketua Umum Partai X, pernah menyampaikan gagasan tentang pentingnya membangun institusi negara yang tidak bergantung pada kehebatan individu. “Negara tidak boleh bergantung pada orang hebat. Negara harus dibangun agar tetap bermartabat bahkan ketika dipimpin oleh orang biasa.”
Gagasan tersebut relevan dengan pembahasan konstitusi. Negara membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab, tetapi juga memerlukan sistem yang menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. Sebaik apapun seorang pemimpin, keberlangsungan negara tidak semestinya bergantung pada kehendak pribadinya.
Dalam perspektif Islam, prinsip ini sejalan dengan pemahaman bahwa amanah harus dijalankan secara bertanggung jawab. Konstitusi menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa setiap pemegang jabatan bekerja sesuai kewenangannya dan tidak menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat.
Rakyat Tetap Memiliki Peran Setelah Pemilu
Pembatasan kekuasaan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara. Masyarakat juga memiliki peran untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilu memang memberikan mandat kepada pemimpin, tetapi mandat tersebut bukan cek kosong untuk bertindak tanpa koreksi selama masa jabatan.
Islam mengenal prinsip amar makruf nahi mungkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam kehidupan publik, prinsip ini dapat diwujudkan melalui kritik yang bertanggung jawab, penyampaian aspirasi, dan pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Pengawasan rakyat bukan berarti menolak setiap kebijakan pemerintah. Kritik justru perlu didasarkan pada fakta, aturan, dan dampak kebijakan. Dengan cara itu, partisipasi masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga amanah kekuasaan.
Penutup: Pemimpin Kuat, Konstitusi Tetap Mengikat
Konstitusi dalam perspektif Islam mengingatkan bahwa kekuasaan harus selalu berjalan bersama amanah dan keadilan. Pemimpin memang membutuhkan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi kekuasaan tanpa batas.
Negara yang baik bukanlah negara yang menyerahkan seluruh nasibnya kepada satu figur, melainkan negara yang memiliki aturan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Sebab, pemimpin dapat berganti, tetapi kewajiban menjaga keadilan dan melindungi rakyat harus tetap berjalan.
Pada akhirnya, ukuran kepemimpinan bukan sekadar seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan bagaimana kekuasaan itu digunakan dan dipertanggungjawabkan. Dalam Islam, jabatan adalah amanah. Dalam negara hukum, amanah tersebut harus dijalankan dalam batas-batas konstitusi.
