TALLINN, ESTONIA — Kemajuan sebuah negara tidak hanya terlihat dari kecanggihan teknologi yang dimilikinya, tetapi juga dari kemampuannya menyederhanakan urusan masyarakat. Teknologi seharusnya membuat pelayanan publik lebih mudah diakses, transparan, dan bertanggung jawab, bukan justru menambah prosedur yang membingungkan. Prinsip inilah yang menjadi bahan pembelajaran para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan ketika mengamati sistem transportasi dan tata kelola digital di Tallinn, Estonia.
Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya menelusuri penggunaan Ühiskaart, kartu transportasi yang digunakan dalam layanan angkutan umum di Tallinn. Dari sistem pembayaran hingga pengelolaan layanan, pengalaman tersebut membuka ruang refleksi tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menghormati hak masyarakat dan memperbaiki hubungan antara negara dengan warganya.
Pelayanan Publik yang Tidak Mempersulit Rakyat
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat berhadapan dengan banyak urusan yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Prosedur yang berbelit-belit, informasi yang tidak jelas, atau sistem pembayaran yang menyulitkan dapat menambah beban yang sebenarnya bisa dihindari.
Karena itu, salah satu ukuran penting pelayanan publik adalah kemampuannya menyederhanakan urusan warga. Sistem yang baik membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, memperoleh layanan sesuai ketentuan, serta menyelesaikan persoalan tanpa harus menghadapi hambatan administratif yang tidak perlu.
Penggunaan Ühiskaart di Tallinn memperlihatkan bagaimana kartu transportasi dapat membantu menyederhanakan pembayaran. Sistem tiket elektronik juga memungkinkan pengelolaan perjalanan menjadi lebih terintegrasi dibandingkan apabila setiap layanan menggunakan mekanisme pembayaran yang sepenuhnya terpisah.
Namun, kemudahan teknologi bukan satu-satunya faktor penentu. Kejelasan aturan, kemudahan memperoleh informasi, perlindungan konsumen, dan kesiapan petugas tetap dibutuhkan agar sistem benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Indonesia, pelajarannya cukup mendasar: digitalisasi tidak seharusnya sekadar memindahkan formulir kertas ke layar. Digitalisasi perlu mengurangi beban warga sekaligus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban penyelenggara layanan.
Menghormati Hak Masyarakat hingga Urusan Kecil
Rinto Setiyawan menyoroti aspek pengelolaan kartu transportasi yang berkaitan dengan hak pengguna, termasuk ketentuan pengembalian saldo atau dana sesuai aturan yang berlaku. Hal ini mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya dibangun melalui proyek besar, tetapi juga melalui cara institusi menangani urusan sehari-hari.
Dalam layanan berbasis kartu, misalnya, pengguna perlu mengetahui bagaimana saldo dikelola, apakah terdapat biaya tertentu, bagaimana ketentuan pengembalian dana, dan ke mana harus mengajukan keluhan. Aturan yang jelas membantu mencegah kesalahpahaman sekaligus memberikan kepastian kepada konsumen.
Prinsip tersebut berlaku lebih luas daripada transportasi. Dalam berbagai layanan publik, masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai biaya, prosedur, dan mekanisme penyelesaian masalah. Dana atau hak pengguna juga harus dikelola berdasarkan ketentuan yang jelas, bukan dengan prosedur yang sengaja dibuat sulit.
Negara yang menghormati rakyatnya tidak menganggap urusan kecil sebagai perkara sepele. Bagi warga yang mengalaminya, persoalan saldo, biaya administrasi, atau pengembalian dana dapat memiliki arti penting. Ketika urusan tersebut diselesaikan secara adil, kepercayaan terhadap institusi publik ikut tumbuh.
Negara sebagai Pelayan, Bukan Sekadar Penguasa
Prayogi R. Saputra menghubungkan pengalaman tersebut dengan pemikiran kenegaraan budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, terutama gagasan bahwa kekuasaan seharusnya dijalankan untuk melayani kehidupan masyarakat.
Dalam kerangka ini, kewenangan bukanlah hak istimewa yang membebaskan pejabat dari tanggung jawab. Kekuasaan justru menghadirkan kewajiban untuk memastikan bahwa aturan dan lembaga negara bekerja demi kepentingan umum.
Prinsip tersebut memiliki kedekatan dengan konsep khadim, yakni pelayan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memerintah atau menetapkan kebijakan. Ia juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam perspektif Islam, tanggung jawab itu berkaitan erat dengan amanah. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan di antara manusia ditetapkan dengan adil. Pesan ini menegaskan bahwa kewenangan harus dijalankan dengan tanggung jawab, sedangkan hak orang lain tidak boleh diabaikan.
Dalam pelayanan publik, amanah dapat diwujudkan melalui prosedur yang transparan, penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sistem yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan. Nilai moral tidak cukup berhenti sebagai nasihat kepada individu; nilai tersebut juga perlu diterjemahkan ke dalam tata kelola institusi.
E-Governance dan Tantangan Membangun Kepercayaan
Estonia dikenal sebagai salah satu negara yang menonjol dalam pengembangan pemerintahan digital. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya membangun layanan elektronik yang terintegrasi, dengan dukungan infrastruktur, regulasi, keamanan informasi, dan tata kelola data yang memadai.
Erick Karya, CEO Enygma, melihat perkembangan tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk penguatan tata kelola digital di Indonesia. Sistem yang terintegrasi berpotensi mengurangi pengulangan pengisian data, mempercepat proses administrasi, dan membantu lembaga publik memberikan layanan yang lebih konsisten.
Meski demikian, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah layanan yang tersedia secara daring. Sistem juga harus mudah digunakan, dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang beragam, dan menyediakan bantuan bagi mereka yang menghadapi kendala teknologi.
Keamanan data menjadi persoalan yang sama pentingnya. Integrasi informasi harus disertai pembatasan akses, perlindungan data pribadi, pengawasan, serta mekanisme untuk memperbaiki kesalahan. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan bagaimana mereka dapat mengajukan keberatan apabila terjadi kekeliruan.
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat membantu menganalisis data dan mendukung pengambilan keputusan. Namun, AI bukan pengganti tata kelola yang baik. Tanpa data yang berkualitas, pengawasan manusia, dan pertanggungjawaban yang jelas, teknologi justru berisiko memperluas kesalahan dalam pelayanan.
Karena itu, upaya pengembangan AI oleh Enygma bersama Sekolah Negarawan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan sistem yang lebih luas, bukan sebagai solusi tunggal bagi seluruh persoalan birokrasi.
Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia?
Indonesia memiliki tantangan geografis dan administratif yang berbeda dari Estonia. Luas wilayah, jumlah penduduk, kesenjangan infrastruktur, dan keragaman kondisi daerah membuat penerapan sistem digital membutuhkan pendekatan yang bertahap dan sesuai kebutuhan.
Namun, perbedaan tersebut tidak menghalangi Indonesia untuk mempelajari prinsip-prinsip dasarnya. Pelayanan perlu dirancang dari sudut pandang pengguna, aturan harus mudah dipahami, hak masyarakat harus dilindungi, dan setiap lembaga harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa digitalisasi tidak menciptakan bentuk ketidakadilan baru. Warga yang tidak memiliki perangkat memadai, koneksi internet, atau keterampilan digital tetap harus mendapatkan akses terhadap layanan dasar. Saluran bantuan dan pelayanan alternatif perlu tersedia agar tidak ada masyarakat yang tertinggal.
Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi pada akhirnya bukan sekadar seberapa modern teknologi yang digunakan, melainkan seberapa jauh teknologi tersebut mengurangi kesulitan masyarakat.
Perjalanan Sekolah Negarawan ke Estonia menjadi salah satu ruang pembelajaran untuk memahami hubungan antara teknologi, pelayanan publik, dan tanggung jawab negara. Pengalaman dari negara lain dapat memperkaya pemikiran, tetapi perubahan tetap membutuhkan penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan Indonesia.
Negara yang kuat bukanlah negara yang membuat rakyatnya bergantung pada kerumitan birokrasi, melainkan negara yang menggunakan kewenangannya untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Ketika teknologi dikelola dengan amanah, transparan, dan adil, digitalisasi dapat menjadi jalan untuk mendekatkan negara kepada rakyat, bukan sekadar membuat pemerintahan terlihat lebih modern.
