muslimx.id — Budaya Menormalisasikan Ketidaknyamanan terlihat ketika masyarakat terus menerima pelayanan publik yang lambat, prosedur birokrasi yang berbelit, dan fasilitas umum yang tidak terurus sebagai sesuatu yang biasa. Keluhan mungkin muncul setiap hari, tetapi karena persoalan tersebut berlangsung bertahun-tahun, masyarakat akhirnya menganggapnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan.
Padahal, pelayanan publik bukan sekadar urusan administratif. Didalamnya terdapat tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika pelayanan yang buruk dianggap wajar, persoalan yang sebenarnya membutuhkan evaluasi justru kehilangan perhatian. Akibatnya, masyarakat terus menanggung ketidaknyamanan tanpa memperoleh perbaikan yang berarti.
Pelayanan Buruk yang Dianggap sebagai Kebiasaan
Salah satu contoh yang mudah ditemukan adalah pelayanan yang mengharuskan masyarakat menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan urusan sederhana. Prosedur yang tidak jelas, persyaratan yang berubah-ubah, serta petugas yang tidak memberikan kepastian sering kali dianggap sebagai risiko yang harus diterima masyarakat.
Kebiasaan tersebut dapat membentuk hubungan pelayanan yang tidak sehat. Masyarakat merasa harus menyesuaikan diri dengan buruknya prosedur, sementara penyelenggara pelayanan tidak selalu mendapatkan dorongan kuat untuk memperbaiki kualitas kerjanya.
Padahal, pelayanan publik seharusnya memudahkan kehidupan masyarakat, bukan justru menambah beban. Ketika prosedur dibuat rumit tanpa alasan yang jelas, waktu dan tenaga masyarakat ikut terbuang. Persoalan ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan menyangkut kualitas tanggung jawab lembaga publik.
Amanah Pelayanan Tidak Boleh Dianggap Sekadar Formalitas
Buruknya pelayanan publik juga berkaitan dengan cara aparatur memahami jabatan dan kewenangannya. Jika pekerjaan hanya dipandang sebagai rutinitas administratif, orientasi pelayanan dapat bergeser menjadi sekadar menyelesaikan prosedur tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Padahal, jabatan publik membawa konsekuensi tanggung jawab. Aparatur tidak seharusnya merasa bahwa masyarakat harus selalu menerima apa pun yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Sebaliknya, penyelenggara pelayanan harus memastikan bahwa setiap kewenangan digunakan untuk memenuhi kepentingan publik.
Karena itu, perbaikan pelayanan tidak cukup dilakukan melalui slogan atau program sesaat. Diperlukan sistem pengawasan, standar pelayanan yang jelas, serta mekanisme pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti. Tanpa itu, keluhan masyarakat berisiko hanya menjadi catatan tanpa perubahan.
Perspektif Islam: Melayani Masyarakat adalah Amanah
Islam mengajarkan bahwa setiap amanah harus diberikan kepada pihak yang berhak dan dilaksanakan dengan adil. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat ini memberikan dasar moral bahwa tanggung jawab publik tidak boleh dijalankan secara sembarangan. Pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari amanah yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, adil, dan tidak mempersulit pihak yang membutuhkan.
Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada pemimpin tertinggi, tetapi juga setiap orang yang memiliki kewenangan.
Dengan demikian, aparatur yang mengabaikan kebutuhan masyarakat bukan sekadar melakukan kesalahan administratif. Ia juga sedang mengabaikan tanggung jawab moral yang melekat pada amanahnya.
Mengembalikan Pelayanan pada Kepentingan Masyarakat
Budaya menormalisasikan ketidaknyamanan dalam pelayanan publik perlu dihentikan melalui perubahan cara pandang. Masyarakat harus berani menyampaikan kritik dan menggunakan hak pengaduannya, sedangkan lembaga pemerintah harus menjadikan keluhan sebagai bahan evaluasi.
Pelayanan yang baik bukanlah keistimewaan yang diberikan kepada masyarakat, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara. Waktu masyarakat harus dihargai, prosedur harus dibuat jelas, dan setiap urusan harus memperoleh kepastian.
Pada akhirnya, budaya menormalisasikan ketidaknyamanan dapat membuat buruknya pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Islam justru mengajarkan bahwa amanah harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab. Sebab, ukuran keberhasilan pelayanan publik bukanlah seberapa banyak prosedur yang diselesaikan, melainkan seberapa baik kebutuhan masyarakat dipenuhi.
