muslimx.id — Bahaya Kekuasaan yang Tidak Terbatas bukan sekadar persoalan dalam sistem pemerintahan modern. Al-Qur’an telah memberikan gambaran tentang bagaimana kekuasaan yang tidak terkendali dapat melahirkan kesombongan, penindasan, dan kesewenang-wenangan melalui kisah Firaun. Ia bukan hanya seorang penguasa yang memiliki kekuatan politik dan militer, tetapi juga sosok yang menggunakan kekuasaannya untuk menempatkan diri seolah-olah tidak memiliki batas.
Kisah Firaun menjadi pelajaran bahwa kekuasaan dapat berubah menjadi sumber kerusakan ketika seorang pemimpin kehilangan kesadaran bahwa dirinya tetap manusia yang memiliki keterbatasan. Ketika tidak ada mekanisme yang mampu mengoreksi keputusan penguasa, kekuasaan berpotensi digunakan untuk mempertahankan kepentingan pribadi dan menundukkan masyarakat.
Kesombongan Firaun dan Kekuasaan yang Absolut
Al-Qur’an menggambarkan Firaun sebagai penguasa yang melampaui batas. Dalam QS. An-Nazi’at ayat 24, ia berkata, “Akulah tuhanmu yang paling tinggi.” Pernyataan tersebut memperlihatkan puncak kesombongan seorang penguasa yang tidak lagi mengakui batas moral dan ketundukan kepada Allah SWT.
Kesombongan Firaun juga terlihat dari caranya memperlakukan rakyat. Dalam QS. Al-Qashash ayat 4, Allah menjelaskan bahwa Firaun berbuat sewenang-wenang di bumi, memecah belah penduduknya, dan menindas segolongan dari mereka.
Gambaran ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak terkendali dapat digunakan untuk menciptakan ketakutan dan mempertahankan dominasi. Rakyat tidak lagi dipandang sebagai pemilik hak yang harus dilindungi, melainkan sebagai kelompok yang harus tunduk kepada kehendak penguasa.
Pelajaran dari kisah tersebut bukan hanya tentang kesalahan pribadi Firaun, tetapi juga tentang bahaya sebuah sistem yang memungkinkan kekuasaan terkonsentrasi tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban.
Partai X: Kekuasaan Harus Memiliki Batas dan Pertanggungjawaban
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, dapat ditempatkan dalam pembahasan ini melalui perspektif mengenai pentingnya tata negara yang mampu membatasi kekuasaan. Dalam kerangka pemikiran tersebut, persoalan kekuasaan tidak cukup dilihat dari karakter seorang pemimpin, tetapi juga dari sistem yang mengatur bagaimana kewenangan diberikan, dijalankan, dan diawasi.
Pemimpin yang baik tetap membutuhkan sistem yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan dan memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, tata negara tidak seharusnya dibangun dengan asumsi bahwa seseorang yang memperoleh jabatan akan selalu menggunakan kekuasaannya secara benar.
Dari sudut pandang ini, kisah Firaun memberikan peringatan bahwa kekuasaan yang terlalu terpusat dapat membuka ruang bagi kesewenang-wenangan. Karena itu, pembatasan kewenangan, pengawasan publik, dan mekanisme koreksi menjadi bagian penting dalam menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor amanah.
Perspektif Islam: Kekuasaan Bukan Alasan untuk Melampaui Batas
Islam menegaskan bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Seluruh kewenangan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 tentang penetapan manusia sebagai khalifah di bumi. Kedudukan tersebut mengandung tanggung jawab untuk menjaga kehidupan, bukan memberikan legitimasi bagi manusia untuk bertindak sewenang-wenang.
Selain itu, QS. An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya dilakukan dengan adil. Prinsip ini menegaskan bahwa jabatan dan kewenangan harus dijalankan berdasarkan amanah serta keadilan.
Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah keistimewaan tanpa konsekuensi, melainkan tanggung jawab yang kelak harus dipertanggungjawabkan.
Mencegah Lahirnya Kekuasaan yang Sewenang-wenang
Pelajaran dari Firaun relevan untuk kehidupan bernegara saat ini. Kekuasaan membutuhkan batas yang jelas, aturan yang berlaku bagi semua pihak, serta mekanisme pengawasan yang tidak bergantung pada kehendak pemimpin. Kritik masyarakat juga perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga amanah kekuasaan, bukan semata-mata ancaman terhadap kedudukan penguasa.
Negara yang berkeadilan tidak dibangun dengan menempatkan satu orang atau satu lembaga sebagai pusat dari seluruh kewenangan tanpa kontrol. Sebaliknya, setiap pemegang kekuasaan harus bekerja dalam batas konstitusi, hukum, dan tanggung jawab publik.
Pada akhirnya, kisah Firaun mengajarkan bahwa bahaya kekuasaan yang tidak terbatas berawal ketika seorang pemimpin merasa dirinya tidak perlu dikoreksi. Islam mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang berhak menempatkan dirinya di atas keadilan. Kekuasaan harus dijaga sebagai amanah, dibatasi oleh aturan, dan diarahkan untuk melindungi kehidupan masyarakat.
