muslimx.id — Bahaya Kekuasaan yang Tidak Terbatas tidak cukup dicegah hanya dengan mengharapkan hadirnya pemimpin yang baik dan bermoral. Kehidupan bernegara juga membutuhkan tata aturan yang mampu membatasi kewenangan, mencegah penyalahgunaan jabatan, dan memastikan setiap keputusan berpihak pada keadilan. Tanpa sistem yang jelas, kekuasaan berisiko terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok sehingga sulit diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Dalam sejarah, berbagai bentuk penindasan menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak memiliki batas dapat menjauhkan negara dari tujuan melindungi masyarakat. Karena itu, membangun tata negara yang adil bukan hanya persoalan memilih pemimpin, melainkan juga merancang sistem yang memastikan kekuasaan tidak berjalan berdasarkan kehendak pribadi.
Negara Membutuhkan Pembatasan Kekuasaan
Salah satu prinsip penting dalam tata negara adalah pembatasan kewenangan. Setiap pemegang jabatan harus memahami bahwa kekuasaan yang dimilikinya berasal dari mandat yang memiliki batas. Presiden, lembaga legislatif, lembaga peradilan, maupun institusi negara lainnya harus menjalankan fungsi sesuai aturan yang berlaku.
Ketika seluruh kewenangan terkonsentrasi pada satu pusat kekuasaan, risiko penyalahgunaan jabatan semakin sulit dikendalikan. Keputusan dapat lebih banyak ditentukan oleh kepentingan penguasa daripada kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, pembagian kewenangan dan mekanisme pengawasan memungkinkan setiap lembaga menjalankan fungsi koreksi terhadap penyelenggaraan negara.
Prinsip supremasi hukum juga harus berlaku bagi semua orang. Tidak boleh ada pemegang jabatan yang merasa lebih tinggi daripada hukum. Kekuasaan harus tunduk pada konstitusi, sementara hukum harus ditegakkan tanpa membedakan kedudukan sosial maupun politik seseorang.
Partai X: Tata Negara Harus Mencegah Kekuasaan Menjadi Milik Pribadi
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai pentingnya membangun tata negara yang mampu memisahkan kepentingan negara dari kepentingan pemerintahan. Dalam perspektif kelembagaan, negara tidak seharusnya diperlakukan sebagai milik pribadi pemimpin atau kelompok yang sedang menjalankan pemerintahan.
Pemisahan tersebut penting agar keberlangsungan negara tidak bergantung sepenuhnya pada kehendak satu figur. Pemerintah menjalankan mandat untuk mengelola urusan publik, sedangkan negara sebagai institusi bersama harus tetap dijaga keberlangsungannya melalui konstitusi dan prinsip kedaulatan rakyat.
Dari sudut pandang ini, pembatasan kekuasaan bukan bertujuan melemahkan pemerintahan, melainkan memastikan bahwa kewenangan dijalankan secara proporsional. Sistem ketatanegaraan perlu menyediakan pembagian fungsi, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban agar tidak ada lembaga yang bertindak tanpa batas.
Perspektif Islam: Keadilan Harus Menjadi Dasar Pemerintahan
Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam mengelola kehidupan manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan amanah dan keadilan. Pemimpin tidak boleh menggunakan kewenangan untuk mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya. Setiap keputusan harus mempertimbangkan hak dan kemaslahatan masyarakat.
Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Ma’idah ayat 8 agar orang-orang beriman berlaku adil karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Pesan tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh berubah hanya karena perbedaan kepentingan, kedekatan, atau hubungan politik.
Dalam konteks kehidupan bernegara, prinsip ini mengandung makna bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten. Pemimpin dan rakyat sama-sama terikat oleh aturan, sementara setiap kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Rakyat Memiliki Tanggung Jawab Menjaga Keadilan
Membangun tata negara berkeadilan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pemerintahan. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bernegara melalui partisipasi, pengawasan, dan kepedulian terhadap kebijakan publik.
Rakyat perlu memahami bahwa tanggung jawab kewargaan tidak berakhir setelah pemilihan umum. Masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, menyampaikan kritik, serta mendorong kebijakan yang sesuai dengan kepentingan bersama.
Di sisi lain, pemerintah harus menyediakan ruang partisipasi yang terbuka dan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dengan demikian, hubungan antara negara dan rakyat tidak hanya dibangun melalui kepatuhan, tetapi juga melalui tanggung jawab dan pengawasan yang berjalan secara seimbang.
Pada akhirnya, membangun tata negara berkeadilan berdasarkan prinsip Islam berarti memastikan bahwa kekuasaan tidak menjadi alat dominasi. Pembatasan kewenangan, supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan partisipasi rakyat merupakan bagian penting untuk menjaga amanah kepemimpinan. Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang kekuasaannya tidak terbatas, melainkan negara yang mampu memastikan setiap kewenangan dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
