muslimx.id – Pada kesempatan khutbah ini, marilah kita merenungkan persoalan Negara Tanpa Pengawasan Kekuasaan. Sebuah keadaan ketika kekuasaan berjalan tanpa batas yang jelas, lembaga pengawas kehilangan independensinya, dan masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengontrol jalannya pemerintahan.
Persoalan ini bukan sekadar urusan politik atau tata negara. Dalam pandangan Islam, kekuasaan berkaitan erat dengan amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban. Sebab, setiap kewenangan yang diberikan kepada manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Kekuasaan Adalah Amanah, Bukan Hak untuk Bertindak Sewenang-wenang
Kekuasaan pada dasarnya merupakan sarana untuk mengatur kehidupan bersama dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Seseorang yang diberikan jabatan memperoleh tanggung jawab untuk melayani, bukan kesempatan untuk menguasai orang lain.
Namun, ketika kekuasaan tidak memiliki batas yang jelas, jabatan dapat berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Keputusan yang seharusnya mengutamakan keadilan justru dapat dipengaruhi oleh ambisi, kedekatan, dan kepentingan pemegang kewenangan.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS An-Nisa: 58).
Ayat ini memberikan pelajaran bahwa amanah dan keadilan harus menjadi dasar dalam menjalankan kewenangan. Jabatan tidak boleh digunakan untuk memperkaya diri, melindungi kelompok sendiri, atau menekan pihak yang berbeda pandangan.
Karena itu, kekuasaan harus memiliki batas. Setiap pejabat perlu memahami ruang kewenangannya, setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap penyimpangan harus memiliki konsekuensi. Pembatasan kekuasaan bukan berarti melemahkan pemerintahan, melainkan menjaga agar pemerintahan tidak menyimpang dari tujuan pengabdiannya.
Pengawasan Kekuasaan Merupakan Bagian dari Menjaga Keadilan
Tidak cukup sebuah negara hanya berharap memiliki pemimpin yang baik. Pemimpin yang berintegritas memang sangat dibutuhkan, tetapi kehidupan bernegara tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kebaikan pribadi seseorang.
Sebab, manusia memiliki kelemahan. Ketika seseorang memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan, selalu ada kemungkinan munculnya kesombongan, penyalahgunaan jabatan, dan keputusan yang merugikan masyarakat.
Oleh karena itu, lembaga negara harus menjalankan fungsi masing-masing secara bertanggung jawab. Harus ada mekanisme yang memungkinkan satu lembaga mengawasi dan mengimbangi lembaga lainnya. Lembaga pengawas harus independen, hukum harus ditegakkan secara adil, dan tidak boleh ada orang yang merasa kebal dari pertanggungjawaban hanya karena memiliki jabatan atau kedekatan dengan penguasa.
Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS Al-Ma’idah: 8).
Ayat ini mengingatkan kita bahwa keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berkuasa, siapa yang sedang didukung, atau siapa yang sedang berseberangan dengan kita.
Pengawasan harus dijalankan dengan prinsip keadilan. Kritik tidak boleh dianggap sebagai permusuhan, dan penegakan hukum tidak boleh dijadikan alat untuk melindungi kepentingan tertentu. Sebaliknya, semua pihak harus bersedia diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban.
Rakyat Memiliki Tanggung Jawab Menjaga Amanah Negara
Kehidupan bernegara bukan hanya urusan orang-orang yang menduduki jabatan. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kekuasaan tetap berjalan di jalan yang benar.
Rakyat bukan sekadar pihak yang memberikan mandat melalui pemilihan umum. Masyarakat juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan, menyampaikan kritik, mengingatkan ketika terjadi penyimpangan, serta terlibat dalam musyawarah untuk kepentingan bersama.
Islam mengajarkan bahwa urusan bersama hendaknya diselesaikan melalui musyawarah. Allah SWT berfirman:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
Artinya: “Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS Asy-Syura: 38).
Ayat ini menunjukkan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama tidak semestinya hanya bergantung pada kehendak satu orang. Harus ada ruang bagi pertimbangan, masukan, dan keterlibatan masyarakat.
Namun, pengawasan rakyat juga harus dilakukan dengan akhlak. Kritik hendaknya disampaikan berdasarkan kebenaran, bukan kebencian. Dukungan kepada pemimpin tidak boleh berubah menjadi pembelaan buta. Sebaliknya, perbedaan pandangan juga tidak boleh menjadi alasan untuk menolak segala kebijakan tanpa pertimbangan yang adil.
Masyarakat yang bertakwa adalah masyarakat yang berani menjaga kebenaran, sekaligus mampu menyampaikan kebenaran dengan cara yang bertanggung jawab.
Membangun Negara yang Tidak Bergantung pada Kebaikan Pemimpin
Salah satu pelajaran penting dalam kehidupan bernegara adalah bahwa sistem harus mampu menjaga keadilan, bahkan ketika pemegang jabatan tidak memiliki integritas yang sempurna.
Negara membutuhkan aturan yang tegas, lembaga pengawasan yang independen, penegakan hukum yang adil, dan keterbukaan informasi. Masyarakat juga harus mendapatkan ruang untuk mengetahui bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana anggaran digunakan, dan apakah program pemerintah benar-benar memberikan manfaat.
Semua itu merupakan bagian dari ikhtiar menjaga amanah. Sebab, kekuasaan yang tidak diawasi dapat menjauh dari kepentingan rakyat. Sebaliknya, kekuasaan yang dibatasi oleh hukum dan dikontrol melalui mekanisme yang adil akan lebih terarah dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Marilah kita memahami bahwa menjaga negara bukan hanya tugas pejabat. Setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai kedudukan dan kemampuannya. Pemimpin harus menjalankan amanah, lembaga negara harus menjaga fungsinya, dan masyarakat harus berani mengingatkan ketika terjadi ketidakadilan.
بَارَكَ اللّٰهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.
Penutup: Harapan dan Doa
Dari khutbah ini, marilah kita mengambil pelajaran bahwa Negara Tanpa Pengawasan Kekuasaan merupakan keadaan yang harus dihindari karena dapat membuka jalan bagi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, keadilan adalah kewajiban, dan musyawarah merupakan jalan untuk menjaga kepentingan bersama. Ketiganya harus diwujudkan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, maupun penyelenggaraan negara.
Jangan sampai kita hanya mengharapkan pemimpin yang baik, tetapi melupakan pentingnya sistem yang membatasi kekuasaan. Jangan pula kita menuntut keadilan dari orang lain, sementara kita sendiri tidak bersedia berlaku adil.
Semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemimpin yang amanah, lembaga yang bertanggung jawab, masyarakat yang peduli terhadap kebenaran, serta kehidupan bernegara yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan.
.