muslimx.id — Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, memberikan pesan mendalam kepada 1.451 hakim baru yang dikukuhkan, Jumat (14/6). Dalam pembinaannya, Sunarto mengingatkan agar mereka tidak sowan ke pimpinan demi jabatan. Ia mengimbau agar para calon pemimpin peradilan lebih sering “mengetuk pintu langit” daripada mengetuk pintu kekuasaan manusia.
“Kalau Tuhan menghendaki, jadi Ketua MA tanpa sowan siapa pun,” ujar Sunarto, menegaskan bahwa integritas, bukan kedekatan, adalah jalan mulia menuju kepemimpinan.
Namun, Partai X menanggapi dengan kritis. Bagi mereka, realitas birokrasi Indonesia masih jauh dari nilai yang diucapkan Ketua MA. Mereka menyoroti bahwa yang mengetuk pintu kekuasaan bukan dihukum, tetapi malah naik jabatan.
“Jika integritas sungguh jadi ukuran, mengapa masih ada hakim yang tunduk pada tekanan kekuasaan?” ujar Rinto Setiyawan, anggota Majelis Tinggi Partai X.
Sudut Pandang Islam: Jabatan adalah Amanah, dan Amanah Akan Dimintai Pertanggungjawaban
Dalam Islam, jabatan bukanlah kehormatan yang bisa diminta apalagi direkayasa lewat koneksi, tetapi beban amanah yang berat.
“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan jabatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat, jabatan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban di dalamnya.” (HR. Muslim)
Islam sangat mengecam budaya mencari jabatan, karena mengindikasikan kecintaan pada kekuasaan yang bisa merusak niat dan integritas. Nabi ﷺ sendiri melarang orang yang meminta jabatan untuk diberi jabatan.
“Sesungguhnya kami tidak memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya atau orang yang sangat menginginkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Partai X: Negara Harus Berdiri di Atas Keadilan, Bukan Koneksi
Partai X menegaskan bahwa hakim dan pejabat publik adalah penjaga amanah rakyat, bukan pelayan pejabat. Dalam prinsip Islam, pemimpin dipilih karena kapasitas, keadilan, dan amanah, bukan karena loyalitas terhadap kekuasaan.
Rinto menyebutkan bahwa keadilan hanya mungkin ditegakkan jika sistem promosi dan pengangkatan jabatan bersih dari praktik sogokan dan nepotisme. Jika tidak, maka hukum hanya jadi alat untuk melindungi pejabat, bukan rakyat.
Solusi Islam dan Partai X: Sekolah Negarawan sebagai Madrasah Kepemimpinan
Partai X mendorong reformasi mendalam lewat Sekolah Negarawan, sebuah sistem kaderisasi pejabat publik dengan fondasi akhlak, ilmu, dan keberanian moral. Dalam konteks Islam, ini sejajar dengan prinsip tazkiyah (pensucian diri) dan amanah (pertanggungjawaban) sebagai syarat pemimpin.
“Kita butuh pemimpin yang takut kepada Allah, bukan yang takut kehilangan jabatan,” tegas Rinto.
Jangan Sekadar Keras di Mimbar, Tapi Lemah di Sistem
Partai X mengingatkan bahwa pernyataan Ketua MA adalah langkah awal yang baik, namun harus dibuktikan lewat tindakan nyata. Islam tidak memisahkan antara kata dan perbuatan.
“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. As-Saff: 2–3)
Ketegasan moral harus disertai dengan sistem yang bersih dari ketukan-ketukan gelap. Sebab keadilan dalam Islam tidak bisa hidup dalam sistem yang kotor.
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58)
Jika pintu jabatan masih bisa dibuka dengan oleh-oleh dan lobi kekuasaan, maka pintu langit yang diseru Ketua MA akan tetap tertutup bagi mereka yang dzalim.
