muslimx.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi atas tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hingga pertengahan 2025, tercatat pendapatan dari pajak kendaraan mencapai Rp275 miliar, dengan tambahan penerimaan BBNKB senilai Rp228 miliar.
Namun, di tengah angka-angka membanggakan itu, masih banyak warga yang mempertanyakan: ke mana pajak kami mengalir? Karena di banyak wilayah, jalan rusak, penerangan minim, dan transportasi publik masih buruk.
Partai X: Rakyat Taat, Tapi Pemerintah Lalai
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai bahwa rakyat telah menunaikan kewajiban mereka dengan disiplin. Namun sayangnya, pemerintah justru gagal memenuhi tiga peran utama negara menurut konstitusi dan syariat: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil.
“Jangan cuma berterima kasih karena target pajak tercapai. Tanyakan juga, mengapa rakyat tidak melihat hasilnya di jalanan yang mereka lalui setiap hari,” ujar Rinto.
Pajak dalam Islam: Amanah, Bukan Alat Pencitraan
Dalam Islam, harta rakyat adalah amanah besar yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ketakwaan. Al-Qur’an berulang kali menekankan pentingnya keadilan (`adl) dan larangan keras terhadap pengkhianatan amanah (QS. Al-Anfal: 27).
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Dalam konteks ini, pajak yang dibayar rakyat bukan sekadar angka laporan APBD, tetapi adalah titipan yang wajib dikembalikan dalam bentuk pelayanan: jalan yang layak, transportasi terjangkau, dan perlindungan keselamatan.
Apresiasi Tak Cukup, Wajib Ada Aksi Nyata
Partai X mengkritik keras jika apresiasi pada rakyat hanya berhenti di ucapan, tapi tidak dibarengi perbaikan nyata di lapangan. Jalan-jalan rusak dibiarkan menahun, laporan anggaran sulit diakses publik, dan proyek pembangunan minim transparansi.
“Kalau rakyat bisa disiplin dan taat, mengapa negara tidak bisa adil dan terbuka?” tanya Rinto.
Partai X menekankan bahwa transparansi anggaran berbasis digital harus segera diterapkan. Rakyat berhak tahu ke mana pajak mereka dibelanjakan dan sejauh mana pembangunan telah berjalan.
Solusi Islam: Tata Kelola Amanah, Kepemimpinan Pelayan
Dalam sistem Islam, pemimpin bukan sekadar pejabat administratif, tapi pelayan sejati (khadim al-ummah). Partai X, melalui program Sekolah Negarawan, membangun paradigma kepemimpinan yang berakar pada etika, bukan hanya target.
Dana pajak dari kendaraan bermotor, misalnya, harus digunakan untuk kepentingan langsung rakyat, perbaikan jalan utama dan desa, penambahan fasilitas umum, hingga subsidi transportasi massal. Negara tidak boleh menjadi tempat pemborosan atau ketidakefektifan birokrasi.
Negara Wajib Membalas Ketaatan Rakyat dengan Keadilan
Pemerintah sering bicara soal kewajiban rakyat. Tapi jarang bicara soal kewajibannya kepada rakyat. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah ujian, dan harta rakyat bukan milik penguasa, melainkan amanah publik yang kelak dipertanggungjawabkan di akhirat.
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Jangan Hanya Puji Rakyat, Tapi Juga Penuhi Haknya
Partai X menyerukan agar pemerintah tidak hanya bangga pada angka penerimaan pajak, tapi juga serius menjamin bahwa dana tersebut kembali ke rakyat dalam bentuk nyata. Bila tidak, pajak akan terus jadi beban, bukan manfaat.
“Sudah saatnya negara benar-benar berpihak, bukan hanya memuji saat rakyat taat,” tutup Rinto.
Dalam Islam, keadilan fiskal bukan soal angka, tapi soal amanah. Negara bukan sekadar pengumpul pajak, tapi pelayan yang wajib menjaga kepercayaan umat.
