muslimx.id – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan harapan agar Amerika Serikat tidak mengenakan tarif terhadap produk Indonesia. Ia menyebut perlunya kesepakatan dagang yang adil. Hal ini disampaikan di Jakarta (3/7/2025), dalam peringatan lima tahun Perjanjian IA-CEPA.
Namun dari perspektif Islam, diplomasi perdagangan bukan semata bicara ekspor dan tarif, melainkan bagaimana pemerintah menunaikan amanah kekuasaan untuk kemaslahatan rakyat.
“Pemimpin adalah penggembala, dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang digembalakannya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Partai X: Lantang ke AS, Tapi Bungkam soal Kartel Domestik?
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, mengkritik keras pendekatan pemerintah yang dinilai berat ke diplomasi luar negeri, namun lemah dalam membela rakyat dari kesenjangan di dalam negeri.
“Kalau bisa negosiasi ke AS, mengapa tidak bisa negosiasi dengan mafia pangan dan penguasa harga dalam negeri?” ujarnya.
Dalam Islam, pemerintah bukan makelar perdagangan internasional, tetapi pelayan umat yang wajib menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan dan akses ekonomi. Pemerintah tidak boleh terlihat gagah di Washington, tapi gagal di pasar-pasar rakyat.
Islam: Dagang Bukan Tujuan, Tapi Jalan Menuju Keadilan Ekonomi
Syariat Islam mengatur bahwa perdagangan harus dilakukan dengan prinsip ‘adalah (keadilan), maslahah (kemanfaatan umat), dan amanah (tanggung jawab pemerintah). Jika hasil dagang hanya menguntungkan segelintir korporasi atau penguasa ekspor, maka perdagangan menjadi alat penindasan baru.
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 188)
Solusi Islam: Diplomasi Ekonomi Harus Dimulai dari Keadilan Domestik
Partai X menyerukan reformasi total terhadap arah perdagangan nasional agar sejalan dengan prinsip syariah:
- Hilangkan ketergantungan pada bahan mentah, bangun industri hilirisasi berbasis rakyat bukan hanya korporasi asing.
- Prioritaskan petani, nelayan, dan UMKM sebagai aktor utama ekonomi, bukan sekadar objek subsidi atau kampanye.
- Lawan oligarki harga dan distribusi pangan melalui badan pengawas syariah yang berbasis prinsip hisbah.
- Libatkan rakyat dalam perumusan kebijakan ekonomi, bukan hanya delegasi penguasa yang diutus ke luar negeri tanpa pertanggungjawaban ke dalam negeri.
Kedaulatan Sejati Menurut Islam, Bukan Sekadar Tampil di Forum Global
Negara yang kuat menurut Islam adalah pemerintah yang tunduk kepada Allah dalam mengurus rakyat, bukan hanya mahir menyusun diplomasi yang menarik bagi dunia luar. Jika meja rakyat tetap kosong meski meja dagang penuh pujian, itu tanda kekuasaan telah melenceng dari tujuannya.
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Islam tidak menukar harga pangan rakyat dengan tarif ekspor. Dalam Islam memastikan bahwa tidak ada yang lapar di pasar, meskipun dunia menyebutnya kecil di konferensi dagang. Karena dalam Islam, kekuatan dari sebuah negara bukan pada panggung diplomasi, tapi pada keberpihakan kepada rakyat di tiap sendok makannya.
