muslimx.id – Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-73, organisasi istri anggota Polri menggelar Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025. Acara ini menghadirkan 548 stan UMKM dari berbagai daerah dengan tema “Sinergi Bhayangkari Bersama UMKM Mendorong Kemandirian Ekonomi Bangsa”. Talkshow, pelatihan, dan kolaborasi dengan lembaga seperti Bank Mandiri dan BPOM turut meramaikan kegiatan.
Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sigit, menyatakan bahwa bazar ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap UMKM agar naik kelas melalui inovasi dan digitalisasi.
Namun, Partai X mengingatkan bahwa aktivitas semacam ini tidak boleh menggantikan peran negara dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berpihak pada rakyat.
Islam Mengajarkan Ekonomi Berkeadilan, Bukan Simbolik
Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak sekadar urusan transaksi, tapi menyangkut keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Allah SWT berfirman:
“Dan Allah telah meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam rezeki, agar sebagian yang diberi rezeki itu tidak menahan rezekinya kepada yang lain.” (QS. Az-Zukhruf: 32)
Keadilan ekonomi menuntut negara memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan pejabat atau seremonial belaka. Bazar bersifat temporer, sementara kebutuhan rakyat adalah struktural dan berkelanjutan.
Partai X: Jangan Jadikan UMKM Komoditas Panggung Politik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan:
“Bazar hanyalah etalase. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan ekonomi yang benar-benar berpihak.”
Ia menekankan bahwa rakyat tidak butuh pertunjukan semata, tapi kebijakan konkret seperti akses modal, distribusi bahan baku, perlindungan dari persaingan tidak sehat, dan peran negara dalam membangun infrastruktur ekonomi rakyat.
Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus menjalankan amanah untuk menyejahterakan rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Solusi Islamik: Negara Hadir Sebagai Pelindung dan Pelayan Rakyat
Bagi Partai X, solusi tidak cukup berhenti di panggung-panggung bazar, melainkan dengan langkah-langkah nyata seperti:
- Sistem Pembiayaan Syariah melalui Koperasi Rakyat
Akses pembiayaan bebas riba yang menjangkau akar rumput. - Pengadaan Pemerintah untuk UMKM Lokal
Wajib mengalokasikan minimal 40% dari pengadaan barang/jasa bagi pelaku usaha lokal. - Platform Digital Milik Umat
Membangun pasar daring yang tidak dimonopoli korporasi besar dan berlandaskan prinsip muamalah. - Pelatihan Berbasis Kebutuhan Daerah
Pendidikan vokasional yang selaras dengan potensi wilayah. - Regulasi Syariah Anti-Zalim
Membentuk aturan yang tidak menindas UMKM dengan dalih “naik kelas” yang justru menyaring pelaku lemah.
Negara Dituntut Menunaikan Amanah, Bukan Simbolik Semata
“Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra: 34)
Rakyat menunggu hadirnya kebijakan yang bukan sekadar pajangan, melainkan solusi nyata yang menuntun pada keberkahan dan pemerataan kesejahteraan. Karena dalam Islam, tanggung jawab pemimpin bukan hanya di hadapan publik, tapi juga di hadapan Allah SWT.
“Kalau hanya untuk jualan sementara, pasar malam pun bisa. Tapi jika ingin menciptakan kebijakan ekonomi berdaulat yang mensejahterakan umat, itulah tugas negara yang sejati,” tutup Prayogi.
Bazar semata tidak akan mengangkat derajat ekonomi umat jika tidak dibarengi sistem ekonomi yang berkeadilan, berpihak pada rakyat, dan bebas dari dominasi segelintir pejabat. Islam menghendaki sistem yang rahmatan lil ‘alamin, bukan sekadar pencitraan musiman.
