muslimx.id – Ratusan warga di Gorontalo memilih mengungsi secara mandiri ke daerah perbukitan setelah adanya peringatan potensi tsunami akibat gempa magnitudo 8,7 yang terjadi di Laut Kamchatka, Rusia (Rabu, 30/7).
Salah seorang warga, Pradtiya Mantulangi, mengungkapkan bahwa mereka membawa logistik dan tungku sendiri karena tidak ada jaminan bantuan tanggap darurat dari pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa minimnya dukungan di saat masyarakat menghadapi ancaman besar terhadap jiwa dan harta.
“Kami langsung naik ke bukit. Kami tidak mau menunggu, karena kami tahu tidak akan ada yang datang mengevakuasi,” ujarnya.
BMKG memang telah mengakhiri peringatan tsunami di malam hari, namun trauma dan kecemasan warga masih membekas.
Partai X: Mitigasi Tak Cukup dengan Sirine, Harus Ada Kehadiran Nyata
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyebut bahwa negara belum hadir secara nyata dalam perlindungan terhadap warganya. Alarm tsunami telah berbunyi, tetapi tidak diikuti dengan pendampingan dan jaminan keselamatan yang terstruktur.
“Negara harus jadi pelindung umat, bukan penonton dari kejauhan, kalau rakyat harus membawa logistik dan tungku ke bukit, artinya sistem darurat kita gagal,” ujar Rinto.
Partai X menyatakan bahwa peringatan tanpa sistem evakuasi dan tanpa koordinasi di lapangan merupakan bentuk abai terhadap amanah kekuasaan. Negara harus menyiapkan protokol berbasis rahmah dan akhlak, bukan hanya menyebar ketakutan.
“Kebijakan tanggap darurat itu bukan soal anggaran, tapi soal tanggung jawab pada nyawa rakyat,” kata Rinto.
Pandangan Islam: Melindungi Jiwa adalah Prioritas Tertinggi
Dalam maqashid syariah, perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) adalah salah satu tujuan utama dari seluruh hukum dan kebijakan. Ketika nyawa terancam, negara wajib hadir dengan langkah cepat, terorganisir, dan penuh ihsan.
Allah SWT berfirman:
“Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.” (QS. Al-Ma’idah: 32)
Juga ditegaskan dalam hadits:
“Imam (pemimpin) adalah penjaga, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Solusi Islami: Sistem Tanggap Darurat Berbasis Amanah dan Umat
Sebagai bagian dari tanggung jawab negara atas keselamatan warganya, Partai X menawarkan beberapa langkah strategis yang sejalan dengan prinsip syariah:
- Desa Siaga Bencana Berbasis Masjid
Bangunan masjid menjadi pusat edukasi, logistik, dan koordinasi bencana yang paling cepat dan dekat dengan umat. - Evakuasi Cepat Tanpa Syarat
Protokol bencana harus membebaskan rakyat dari birokrasi yang rumit. Hak untuk diselamatkan adalah hak dasar setiap jiwa. - Audit Nasional atas Kesiapan Bencana Pesisir
Semua wilayah rawan tsunami harus melalui evaluasi tahunan atas kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan keterlibatan relawan. - Pendidikan Tanggap Bencana dalam Kurikulum Islam dan Sekolah Umum Kesadaran atas bencana harus menjadi bagian dari tafaqquh fiddin (pemahaman agama yang menyeluruh), bahwa menjaga diri adalah bagian dari ibadah.
Penutup: Pemerintah Adalah Rahmat Jika Hadir dengan Adil
Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Maka negara yang menelantarkan rakyatnya di saat genting, sejatinya telah melalaikan amanah Allah.
“Ketika rakyat harus menyelamatkan dirinya sendiri, dan pemerintahnya hanya menonton dari pusat kekuasaan, itulah tanda kita butuh reformasi kepemimpinan yang amanah,” tutup Rinto.
Semoga bangsa ini selalu berada dalam perlindungan Allah dan dijauhkan dari bencana yang menimpa tanpa kesiapan.
