muslimx.id – Polri melakukan mutasi besar-besaran dalam tubuh institusinya. Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menyebut langkah ini sebagai momen pembaharuan dan pemulihan kepercayaan publik. Namun, kasus-kasus besar seperti kematian diplomat Arya Daru Pangayunan masih tak menemui titik terang, seolah hukum hanya berlaku bagi yang tak berkuasa.
“Rakyat menanti keadilan yang nyata, bukan hanya pergantian nama dan jabatan,” tegas Abdullah.
Abdullah berharap mutasi tidak berhenti pada pencitraan, tetapi menjadi jalan menuju reformasi nyata di mana hukum berdiri di atas nilai kebenaran, bukan viralitas atau tekanan publik sesaat.
Tanggapan Partai X: Ganti Orang Tak Akan Menyembuhkan Jika Akarnya Masih Rusak
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menyampaikan kritik keras. Ia menegaskan bahwa adanya mutasi dan pergantian personel bukanlah solusi jika sistem hukum di dalam Polri masih dikendalikan oleh kepentingan sempit dan kekuasaan gelap.
“Jangan menyangka reformasi terjadi hanya karena rotasi jabatan. Ini bukan soal nama, tapi soal nurani dan sistem yang harus dipulihkan.”
Ia mengingatkan bahwa dalam Islam, pemimpin dan penegak hukum bukan sekadar pemegang jabatan, tapi pemikul amanah Allah.
Islam Mengajarkan Keadilan Sebagai Pondasi Bangsa
Dalam Al-Qur’an menegaskan:
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58)
Dan Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian adalah karena jika orang terpandang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Inilah bentuk peringatan bahwa ketidakadilan hukum bukan hanya dosa administratif, tapi musibah umat dan negara.
Solusi Partai X: Bersihkan dari Akar, Bangun dengan Nilai-Nilai Rabbani
Untuk memastikan reformasi Polri bukan topeng belaka, Partai X mengusulkan:
- Audit Total atas Penanganan Kasus Hukum
Dari pelaporan hingga vonis, semua harus dibuka dan diawasi secara independen. - Pembentukan Dewan Etik Kepolisian Independen
Bukan dikendalikan internal, tapi melibatkan tokoh umat, cendekiawan, dan masyarakat sipil. - Reorientasi Kurikulum Akademi Kepolisian
Pendidikan harus berbasis amanah, bukan sekadar loyalitas kepada atasan. - Digitalisasi Kinerja dan Laporan Hukum Terbuka
Agar masyarakat bisa mengawasi aparat penegak hukum secara langsung dan objektif. - Rekrutmen dan Promosi Bebas Nepotisme
Kepangkatan harus ditentukan oleh amanah, bukan oleh kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Penutup: Negeri Ini Tak Akan Bangkit Jika Keadilan Masih Dipermainkan
“Jika reformasi hanya dimaknai sebagai rotasi jabatan tanpa memperbaiki akarnya, maka itu adalah bentuk penipuan terhadap rakyat dan pengkhianatan terhadap Allah,” tutup Prayogi.
Partai X menyerukan agar reformasi Polri tidak berhenti pada seremonial, tetapi menyentuh akar persoalan mengenai kejujuran, akuntabilitas, dan takut kepada Allah. Karena hanya dengan menegakkan keadilan, bangsa ini akan mendapat keberkahan, dan rakyat merasa benar-benar dilayani.
Partai X menekankan agar hukum di negeri ini kembali menjadi cahaya, bukan alat gelap kekuasaan. Keadilan bukanlah pilihan, tapi kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
