muslimx.id – Dalam semangat membantu rakyat kecil dan menjawab kebutuhan pangan bergizi, TNI Angkatan Udara mulai mengoperasikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 10 dapur telah beroperasi, dengan tiap dapur melibatkan sekitar 50 tenaga kerja lokal yang direkrut terbuka.
Kepala Staf TNI AU, Marsekal Tonny Harjono, menyebut bahwa minat masyarakat sangat tinggi. Di Makassar, bahkan 100 orang melamar untuk satu dapur MBG.
Namun, belum tampak kejelasan mengenai standar pelatihan tenaga kerja, pengawasan anggaran, serta mekanisme akuntabilitas publik atas program ini padahal program MBG menyentuh langsung urusan hak dasar rakyat: makan dan hidup layak.
Partai X: TNI AU Jangan Permainkan Amanah Sosial Demi Citra Jabatan
Menanggapi ini, Partai X menegaskan bahwa pangan adalah hak rakyat, bukan alat kampanye. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menyerukan agar negara mengelola program MBG dengan amanah, profesionalisme, dan nilai-nilai keadilan Islam.
“Memberi makan rakyat bukan karunia kekuasaan. Itu kewajiban negara. Jangan dikemas jadi panggung pencitraan menjelang kontestasi. MBG adalah hak, bukan hadiah,” tegas Prayogi.
Ia juga mengingatkan, program sebesar MBG yang menelan triliunan rupiah harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas, bukan dengan pendekatan instruksi kekuasaan.
Islam Menjunjung Keadilan dalam Pelayanan Sosial
Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk kekuasaan dan pelayanan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf: 56)
Rasulullah ﷺ pun bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Dengan demikian, mengurus program makanan rakyat bukan proyek kekuasaan, tapi bagian dari ibadah sosial yang mulia. Jika tidak dilakukan dengan kejujuran dan sistem yang adil, maka itu termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Usulan Solusi: Kelola MBG dengan Etika dan Data, Bukan Kedekatan Kuasa
Partai X menawarkan solusi agar program MBG benar-benar menjadi jalan keberkahan, bukan sekadar angka statistik:
- Rekrutmen dan Distribusi Berbasis Data
Gunakan sistem digital terbuka yang memastikan proses seleksi tenaga kerja dan penyaluran makanan dilakukan secara adil dan objektif. - Pengawasan Partisipatif oleh Umat
Libatkan organisasi Islam, pesantren, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam pengawasan program, demi mencegah potensi penyimpangan. - Pelatihan Gizi sebagai Bekal Pelayanan
Berikan pelatihan gizi dan manajemen dapur kepada warga yang direkrut, agar mereka melayani dengan ilmu dan keahlian, bukan sekadar karena “kenal siapa”.
Penutup: Melayani Umat dengan Amanah, Bukan Agenda
“Kalau dapur rakyat dikelola demi citra, maka itu bukan bentuk kepedulian, melainkan bentuk pengkhianatan atas kemiskinan,” tutup Prayogi.
Partai X mengajak semua elemen bangsa, khususnya yang terlibat dalam pelayanan publik, untuk menjalankan program MBG dengan jiwa amanah, semangat keadilan, dan ketundukan pada nilai-nilai Islam agar benar-benar menjadi jembatan kesejahteraan, bukan tangga kekuasaan sementara.
Partai X menyerukan moral dan etik Islam, agar program sosial negara, khususnya yang menyentuh hajat dasar umat, dikelola dengan kejujuran, sistem, dan hikmah, bukan dengan niat pamer kuasa.
