muslimx.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan seleksi sekolah kedinasan tahun 2025 akan dilakukan secara transparan dan objektif. Setiap peserta akan mengetahui skor tes yang mereka kerjakan secara real-time melalui sistem computer assisted test (CAT), sehingga tidak ada ruang untuk kecurangan atau nepotisme.
Peninjauan sistem ini dilakukan demi memastikan proses berlangsung sesuai standar, melahirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan amanah terhadap tugas negara.
Kritik Partai X: Kenapa Amanah Baru Dijaga Sekarang?
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai transparansi dalam seleksi aparatur harus menjadi prinsip permanen sejak awal, bukan baru diterapkan ketika sorotan publik sedang tinggi.
“Amanah itu bukan kebijakan musiman. Tugas negara itu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Kalau transparansi baru sekarang dijalankan, wajar publik bertanya: selama ini bagaimana?” ujar Prayogi.
Menurutnya, integritas dalam rekrutmen adalah pondasi pelayanan publik yang profesional. Tanpa itu, kepercayaan rakyat akan runtuh.
Islam: Memilih Pemimpin dan Aparatur adalah Urusan Amanah
Dalam Islam, jabatan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda:
“Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari)
Selain itu, Allah SWT memperingatkan dalam Al-Qur’an:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa memilih orang yang tepat, dengan cara yang jujur dan terbuka, adalah bagian dari perintah agama.
Solusi Partai X: Seleksi Aparatur Berbasis Prinsip Keadilan Islam
Partai X menawarkan langkah konkret untuk memastikan proses seleksi aparatur sesuai prinsip syariah dan akuntabilitas publik:
- Badan Pengawas Seleksi Independen – Melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan ulama untuk mengawasi proses seleksi.
- Akses Informasi Publik – Semua tahapan seleksi diumumkan terbuka agar publik dapat memantau.
- Pemerataan Kesempatan – Menghapus diskriminasi wilayah dan latar belakang, sehingga semua rakyat memiliki peluang setara.
- Integrasi Penilaian Akhlak – Penilaian bukan hanya dari skor ujian, tetapi juga moralitas dan rekam jejak kejujuran calon.
- Audit Syariah Administrasi – Menjamin seluruh proses terbebas dari suap, titipan, dan kolusi.
Penutup: Transparansi Adalah Perintah Agama
Partai X menegaskan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas bukan hanya tuntutan publik, tapi juga perintah agama.
“Transparansi bukan sekadar jargon birokrasi, melainkan bagian dari ibadah sosial. Jika negara ingin dicintai rakyat dan diridhai Allah, setiap proses rekrutmen harus benar-benar amanah,” tutup Prayogi.
Partai X berharap pemerintah menjadikan seleksi sekolah kedinasan sebagai standar emas rekrutmen aparatur jujur, adil, dan profesional sehingga amanah rakyat benar-benar dijaga.
