muslimx.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengkaji wacana penerapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa badan pengkajian telah menyelesaikan rumusan awal PPHN, yang akan menjadi panduan strategis pembangunan lintas pemerintahan.
Muzani berharap PPHN mampu menjamin arah pembangunan nasional tetap konsisten, sekalipun presiden berganti. Namun, publik khawatir amandemen UUD 1945 untuk memasukkan PPHN bisa melebar ke isu lain, seperti perpanjangan masa jabatan presiden.
Muzani menegaskan, UUD 1945 harus tetap dijaga sebagai konstitusi yang hidup sesuai nilai bangsa Indonesia, dan PPHN diarahkan untuk keberlanjutan pembangunan.
Islam Tentang Haluan Negara dan Amanah Kepemimpinan
Allah SWT berfirman:
“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar.” (QS. Al-Hajj: 41)
Ayat ini menegaskan bahwa haluan negara sejati harus melahirkan kepemimpinan yang menegakkan keadilan, memenuhi kebutuhan rakyat, serta menjaga dari kezaliman.
Rasulullah SAW juga mengingatkan:
“Imam (pemimpin) adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari-Muslim)
PPHN, bila benar menjadi amanah, seharusnya bukan hanya dokumen formal, melainkan jaminan nyata rakyat hidup layak: pangan tercukupi, pendidikan terjangkau, kesehatan merata, dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah.
Partai X: Rakyat Butuh Program Pasti Hidup Nyaman
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tujuan negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, PPHN tidak boleh berhenti sebagai wacana politik atau sekadar kertas haluan pembangunan. Ia menegaskan:
“Jika PPHN hanya jadi jargon pembangunan, rakyat tidak akan merasakan perubahan, dala hal ini harus mengikat pemerintah untuk memastikan rakyat benar-benar hidup nyaman, bukan sekadar janji di atas podium.”
Partai X juga mengingatkan bahwa pemerintah hanyalah mandat kecil dari rakyat. Karena itu, setiap kebijakan nasional harus menjamin kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat kecil, bukan hanya menguntungkan segelintir elit penguasa.
Solusi Islami Menurut Partai X
- Partisipasi Publik Wajib – perumusan harus melibatkan rakyat, bukan hanya lingkaran penguasa.
- Indikator Capaian Terukur – pembangunan harus bisa diuji hasilnya, bukan sekadar rencana indah di atas kertas.
- Lembaga Pengawas Independen – mencegah PPHN dipolitisasi untuk kepentingan penguasa.
- Komitmen Keadilan Sosial – harus memastikan pemerataan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat.
Penutup: Kekuasaan Adalah Amanah Bukan Panggung Pencitraan
Islam menegaskan, kekuasaan adalah amanah, bukan panggung pencitraan. Bila PPHN lahir hanya sebagai proyek politik, ia tidak lebih dari formalitas yang menipu rakyat.
Namun bila diarahkan sesuai tuntunan Islam menjaga amanah, menyejahterakan rakyat, dan menegakkan keadilan maka PPHN dapat benar-benar menjadi “Program Pasti Hidup Nyaman” bagi bangsa Indonesia.
