muslimx.id – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempersiapkan anggaran sebesar Rp 599,44 triliun untuk membayar bunga utang negara pada tahun 2026. Angka ini naik 8,6 persen dari tahun sebelumnya dan terdiri dari Rp 538,70 triliun untuk utang dalam negeri dan Rp 60,74 triliun untuk utang luar negeri. Meskipun pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pengelolaan fiskal yang prudent dan berbasis manajemen risiko. Besarnya angka ini menimbulkan banyak kritik, terutama ketika rakyat masih dibebani dengan kenaikan harga sembako yang terus melonjak.
Kritik Keras dari Partai X Terkait Anggaran Membayar Bunga Utang
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan pemerintah bunga utang ini menunjukkan arah fiskal yang tidak berpihak pada rakyat. Menurutnya, jika jumlah besar seperti itu lebih besar dari anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, maka negara seharusnya bertanya. Lalu untuk siapa semua kebijakan ini dijalankan?
“Jika rakyat harus menanggung beban utang melalui harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Untuk siapa negara ini bekerja?” tanya Prayogi dengan tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa rakyat sudah menanggung beban utang secara tidak langsung melalui harga beras, minyak, dan kebutuhan lainnya yang terus meningkat. Ini semakin membuktikan bahwa kebijakan utang negara berakhir menjadi beban bagi rakyat.
Perspektif Islam: Keadilan Sosial dan Keberpihakan pada Rakyat
Islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah: 282:
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim-hakim untuk memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 282).
Ayat ini mengingatkan agar setiap kebijakan negara tidak merugikan rakyat, apalagi jika berhubungan dengan sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan bersama. Bukan untuk membayar beban utang yang terus meningkat.
Rasulullah SAW juga memberikan pedoman penting dalam hal pemerintahan dan tanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau bersabda:
“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari).
Ini mengingatkan pemimpin negara untuk selalu memperhatikan nasib rakyat yang dipimpinnya, bukan hanya mengejar kepentingan atau kewajiban negara yang justru memberatkan kehidupan rakyat.
Solusi Partai X dan Peringatan untuk Pemerintah
Partai X menegaskan, pemerintah harus mengalihkan fokus fiskalnya dari ketergantungan pada utang luar negeri yang membebani rakyat.
Pertama, negara perlu mengurangi ketergantungan pada utang dengan memperkuat sektor-sektor produktif yang lebih dekat dengan kebutuhan rakyat, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Kedua, anggaran harus dialihkan dari proyek-proyek mercusuar yang tidak mendesak. Hal ini untuk program langsung yang menyentuh rakyat, seperti subsidi pangan dan kesehatan.
Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan dana umat dan sumber daya nasional dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Negara harus menjadi pelindung bagi rakyatnya, bukan sekadar penjaga peringkat kredit internasional.
Penutup: Kesejahteraan Rakyat Harus Utama
Islam mengajarkan bahwa setiap keputusan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam Surah At-Tawbah: 60, Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil yang mengurusnya, para muallaf, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk ibnu sabil, sebagai kewajiban yang ditetapkan Allah…” (QS. At-Tawbah: 60).
Jika dana besar sudah disiapkan untuk membayar utang. Maka sudah seharusnya pemerintah mampu memastikan harga kebutuhan pokok yang wajar dan menyediakan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi rakyat. Negara tidak boleh hanya melayani kebutuhan internasional, tetapi harus memastikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
