muslimx.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berhasil menyelamatkan uang Rp300 triliun dari anggaran APBN yang rawan diselewengkan. Dana itu berasal dari pos perjalanan dinas, alat tulis kantor, hingga pembiayaan program yang dianggap tidak efisien.
“Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal produktif yang dirasakan rakyat,” ujar Prabowo saat Sidang Tahunan MPR RI.
Prabowo menekankan efisiensi ini bagian dari amanah konstitusi, sebagaimana Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, yang menegaskan pengelolaan sumber daya harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pandangan Islam: Amanah Harta Umat
Islam menegaskan bahwa harta negara bukan milik penguasa, melainkan amanah umat. Rasulullah SAW bersabda:
“Seorang pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dengan demikian, setiap rupiah dari kas negara adalah titipan Allah SWT yang wajib dikembalikan dalam bentuk pelayanan, kesejahteraan, dan perlindungan rakyat. Menyelamatkan uang rakyat tidak berarti apa-apa jika akhirnya dialirkan untuk proyek yang menguntungkan segelintir orang.
Kritik Keras Partai X: Tugas Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa keberhasilan menyelamatkan anggaran tidak otomatis berarti keberhasilan mensejahterakan rakyat.
“Jangan sampai dana yang katanya diselamatkan, justru diarahkan untuk proyek-proyek penguasa. Negara itu tugasnya tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan melayani kroni atau oligarki,” ujarnya.
Partai X menekankan bahwa angka Rp300 triliun baru berarti jika rakyat merasakan langsung manfaatnya yaitu harga kebutuhan pokok turun, sekolah gratis meluas, dan layanan kesehatan dapat diakses tanpa diskriminasi.
Solusi Partai X: Uang Umat Kembali untuk Umat
Partai X menawarkan solusi nyata agar Rp300 triliun benar-benar kembali ke rakyat:
- Sektor pangan dan energi harus diperkuat, agar rakyat tidak terus tercekik inflasi.
- Sekolah gratis dan berkualitas dibangun, terutama di daerah tertinggal.
- Pelayanan kesehatan universal harus dipastikan, tanpa ada rakyat yang ditolak karena biaya.
- Lapangan kerja produktif diciptakan melalui industri berbasis sumber daya lokal.
- Pengawasan publik diperkuat, sehingga rakyat bisa mengawal langsung penggunaan anggaran.
Penutup: Pemimpin Harus Amanah
Islam mengingatkan bahwa amanah kepemimpinan bukan sekadar menyelamatkan angka, tetapi menyelamatkan manusia. Jika Rp300 triliun hanya berpindah dari pos inefisiensi ke proyek oligarki, maka itu tetaplah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Jika tidak, efisiensi hanyalah ilusi, dan kesejahteraan tetap jauh dari genggaman.
