muslimx.id – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi kritik publik atas aksi sejumlah anggota dewan yang berjoget dalam Sidang Tahunan 2025 serta Upacara HUT ke-80 RI. Menurutnya, musik dan joget hanya dimaksudkan untuk relaksasi mencairkan suasana.
“Kalau mendengar lagu, tubuh bergerak itu normal dan wajar saja,” ujar Muzani.
Namun publik menilai aksi tersebut menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat yang sedang menghadapi tekanan harga sembako, pengangguran, dan utang negara yang menumpuk.
Kritik Partai X: Relaksasi Itu Milik Rakyat, Bukan Hiburan Pejabat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyebut pembelaan Muzani mencederai rasa keadilan rakyat.
“Rakyat hari ini bukan butuh relaksasi musik, melainkan relaksasi di dompet mereka,” tegas Rinto.
Ia menambahkan, ketika wakil rakyat sibuk berjoget, rakyat justru berjibaku mencari beras, minyak, dan susu anak dengan harga yang kian menyesakkan. Menurut Partai X, pejabat yang gemar pesta di atas penderitaan rakyat hanya memperlebar jurang antara kekuasaan dan kebutuhan rakyat.
Sudut Pandang Islam: Amanah Kekuasaan, Bukan Ajang Pesta
Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk berpesta. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya” (HR. Bukhari-Muslim).
Artinya, setiap pejabat wajib menjaga, melindungi, dan menanggung penderitaan rakyat. Joget di mimbar kekuasaan, sementara rakyat menangis di pasar, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah itu.
Al-Qur’an pun mengingatkan:
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188).
Kesenangan pejabat yang mengabaikan jeritan rakyat adalah jalan batil yang mengundang murka Allah.
Solusi Partai X: Relaksasi Dompet, Bukan Relaksasi Joget
Partai X mengusulkan langkah konkret agar rakyat benar-benar mendapat “relaksasi”:
- Kendalikan harga pokok dengan distribusi adil dan transparan.
- Perkuat subsidi tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
- Alihkan anggaran pesta seremonial DPR ke program pemberdayaan ekonomi rakyat.
- Evaluasi perilaku pejabat publik, agar elite kembali menyatu dengan denyut penderitaan rakyat.
Penutup: Relaksasi yang Dibutuhkan Rakyat Hidup Lebih Layak
Joget anggota dewan mungkin disebut relaksasi oleh pejabat, tapi bagi rakyat itu adalah ironi. Relaksasi yang dibutuhkan bukan goyangan di podium, melainkan harga beras yang stabil, dompet yang bernapas, dan hidup yang lebih layak.
Dalam pandangan Islam, pemimpin yang asyik bersuka ria di atas penderitaan umat akan dimintai pertanggungjawaban berat di akhirat. Negara bukan panggung hiburan pejabat, melainkan ladang amal untuk mensejahterakan rakyat.
