muslimx.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memakai Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 60 triliun pada 2026. Dana itu disebut untuk mengurangi penarikan utang sekaligus memperkuat cadangan fiskal negara. Rencana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Namun, rencana tersebut menuai kritik karena penggunaan dana besar itu dinilai lebih mengutamakan stabilitas makro ketimbang kebutuhan riil rakyat.
Islam Ingatkan: Pemimpin Harus Dahulukan Rakyat
Dalam Islam, amanah seorang pemimpin adalah melayani, melindungi, dan mengatur rakyat dengan penuh tanggung jawab. Allah Swt. menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa [4]: 58)
Ayat ini mengingatkan bahwa setiap bentuk amanah, termasuk pengelolaan anggaran negara, harus digunakan untuk kepentingan rakyat secara adil. Bukan untuk sekadar menjaga citra angka fiskal, sementara rakyat masih menjerit akibat biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan yang tinggi.
Rasulullah saw. juga bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menegaskan bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban langsung oleh Allah atas setiap kebijakan yang diambil, termasuk bagaimana mengelola kekayaan negara.
Anggaran Negara Adalah Hak Rakyat
Dalam perspektif Islam, harta negara bukan milik segelintir teknokrat, melainkan amanah untuk kemaslahatan rakyat. Mengalokasikan Rp 60 triliun untuk mengurangi utang sementara rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar menunjukkan adanya ketimpangan orientasi kebijakan.
Kesejahteraan rakyat berupa pendidikan, kesehatan, pangan, lapangan kerja, dan penguatan ekonomi umat harus menjadi prioritas. Stabilitas anggaran tanpa kesejahteraan sosial hanyalah fatamorgana pembangunan.
Solusi Islam: Arahkan Dana untuk Kemaslahatan Umum
Islam menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik harus diarahkan untuk kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). SAL Rp 60 triliun seharusnya diprioritaskan untuk:
- Subsidi pendidikan dan kesehatan agar akses dasar rakyat tidak terhambat.
- Pembiayaan usaha mikro dan kecil agar masyarakat punya daya saing.
- Ketahanan pangan nasional untuk menekan impor dan menjaga kemandirian ekonomi.
Dengan demikian, dana negara benar-benar kembali kepada rakyat, sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diajarkan Islam.
Islam mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam kas negara adalah amanah yang harus digunakan demi kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang adil adalah mereka yang memastikan harta umat tidak hanya menjadi angka cadangan fiskal, melainkan sumber keberkahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
