muslimx.id – Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, bahwa gaji anggota DPR yang mencapai Rp100 juta per bulan kembali ke rakyat melalui program dan bantuan daerah pemilihan, menuai sorotan publik. Klaim tersebut dianggap retorika tanpa transparansi yang jelas, apalagi di tengah kondisi rakyat yang masih terbebani ekonomi.
Publik mempertanyakan, jika benar gaji DPR kembali ke rakyat, mengapa kemiskinan tetap merajalela, harga pangan sulit dijangkau, dan lapangan kerja semakin sempit? Rakyat kecil tidak merasakan manfaat langsung, sementara pejabat menikmati fasilitas negara yang melimpah.
Islam Ingatkan: Amanah Pejabat Adalah Beban Berat
Dalam Islam, jabatan bukanlah kemuliaan untuk bermegah-megahan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Ayat Al-Quran juga menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…”
(QS. An-Nisa: 58)
Dengan demikian, kesejahteraan rakyat menjadi tolok ukur utama keberhasilan pejabat, bukan sekadar besarnya anggaran atau klaim distribusi bantuan.
Mengapa Rakyat Tetap Terhimpit?
Jika gaji DPR benar-benar kembali ke rakyat, mestinya ada perbaikan signifikan dalam kesejahteraan. Namun kenyataannya, rakyat kecil tetap terjepit oleh mahalnya kebutuhan hidup. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim pejabat dan realitas yang dirasakan masyarakat.
Islam menekankan bahwa pemimpin adalah pelayan umat, bukan penguasa yang hidup dari jerih payah rakyat. Rasulullah SAW bersabda:
“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian.” (HR. Muslim)
Penutup: Negara Wajib Hadir Untuk Rakyat
Gaji dan fasilitas DPR seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat pelayanan publik, bukan justifikasi atas kemewahan pribadi. Negara yang berlandaskan amanah tidak boleh membiarkan rakyat tetap terhimpit, sementara pejabat terus hidup nyaman.
Islam menegaskan, pemimpin sejati adalah yang mengorbankan dirinya untuk rakyat, bukan yang mengorbankan rakyat demi kenyamanan dirinya.
