muslimx.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bertujuan menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, manfaat layanan yang terus bertambah otomatis membuat biaya semakin besar.
Pemerintah berencana menanggung sebagian iuran peserta mandiri kelas III melalui subsidi APBN. Namun, rencana kenaikan iuran masih menunggu pembahasan bersama DPR, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.
Islam dan Prinsip Keadilan dalam Pelayanan Publik
Islam menegaskan bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan adalah amanah negara yang tidak boleh menambah penderitaan rakyat. Allah SWT berfirman:
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)
Ayat ini memberi prinsip bahwa kebijakan publik seharusnya tidak melebihi kemampuan rakyat untuk menanggung. Jika iuran dinaikkan tanpa solusi, kebijakan itu justru melanggar prinsip keadilan sosial yang diperintahkan Allah.
Rasulullah SAW bersabda:
“Seorang pemimpin adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini memperingatkan bahwa pemimpin yang membebankan rakyat dengan alasan kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Kritik Partai X: Keberlanjutan Jangan Jadi Alasan Membebani
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai wacana kenaikan iuran BPJS berisiko menambah beban jutaan keluarga miskin.
“Keberlanjutan program tidak boleh berarti rakyat makin terhimpit. Negara harus hadir dengan keberpihakan nyata,” tegas Prayogi.
Partai X menegaskan, negara memiliki tiga tugas utama yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika kenaikan iuran malah memberatkan, berarti negara belum sepenuhnya hadir untuk rakyat.
Partai X berpegang pada prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, sementara pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Dalam konteks BPJS, keberlanjutan program harus menyeimbangkan beban antara negara dan rakyat, bukan memindahkan beban ke pundak masyarakat.
Solusi Partai X: Efisiensi dan Pajak Progresif
Partai X menilai solusi keberlanjutan BPJS harus fokus pada:
- Pajak progresif, sehingga kelompok kaya menanggung porsi lebih besar.
- Efisiensi birokrasi, dengan memangkas biaya administrasi yang berlebihan.
- Pemberantasan kebocoran anggaran, agar dana kesehatan tidak hilang sia-sia.
- Digitalisasi manajemen BPJS, untuk transparansi iuran, subsidi, dan klaim.
- Prioritas belanja negara ke sektor kesehatan, bukan fasilitas pejabat.
Penutup: Keberlanjutan Harus Berpihak pada Rakyat
Iuran BPJS tidak boleh menjadi momok baru bagi masyarakat. Negara seharusnya menanggung resiko terbesar, bukan rakyat yang sudah terbebani.
Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah amanah dan pelayan rakyat. Keberlanjutan program kesehatan hanya bermakna bila rakyat benar-benar terlindungi, dilayani, dan merasakan keadilan.
