muslimx.id – Pemerintah akan memulai uji coba digitalisasi bantuan sosial berbasis artificial intelligence (AI) pada September 2025. Program ini disebut mampu menghemat anggaran hingga Rp500 triliun melalui penyaluran yang lebih tepat sasaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut integrasi data antara Kemensos dan BPS menjadi kunci keberhasilan program. Banyuwangi ditunjuk sebagai lokasi uji coba perdana, yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Kritik Partai X: Negara Bukan Mesin Otomatis
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan ini harus dikawal ketat. Ia mengingatkan tugas negara ada tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, digitalisasi boleh dilakukan, tetapi tidak boleh menghilangkan esensi kemanusiaan.
“Rakyat bukan sekadar algoritma. Kesejahteraan tidak bisa hanya ditentukan oleh mesin,” tegas Prayogi.
Partai X menegaskan bahwa politik adalah perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah hanyalah pelayan, bukan pemilik negara. Rakyat adalah raja, bukan objek eksperimen kebijakan. Digitalisasi hanyalah alat, bukan tujuan.
Partai X menyoroti risiko besar dari digitalisasi bansos berbasis AI: Manipulasi data dan diskriminasi algoritmik. Keterbatasan akses teknologi bagi rakyat miskin. Potensi lahirnya “oligarki data” yang menggantikan oligarki lama. Risiko ini membuat rakyat makin terpinggirkan dari hak dasarnya.
Sudut Pandang Islam: Keadilan Tak Bisa Diserahkan pada Algoritma
Dalam Islam, prinsip keadilan adalah pondasi utama negara. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…” (QS. An-Nahl: 90).
Keadilan tidak boleh diserahkan penuh pada algoritma yang rawan bias dan manipulasi. Dalam Islam, pemimpin diwajibkan mendengar jeritan rakyat secara langsung, bukan hanya melalui angka-angka statistik. Rasulullah SAW sendiri adalah teladan pemimpin yang hadir bersama rakyat, bahkan ikut merasakan lapar bersama mereka.
Ketika negara menyerahkan kesejahteraan rakyat pada mesin, tanpa kontrol umat, maka itu bentuk pengkhianatan amanah. Rakyat bukanlah objek data, melainkan ciptaan Allah yang dimuliakan.
Solusi Partai X: Demokrasi Digital Berbasis Rakyat
Untuk memastikan digitalisasi tidak melahirkan tirani baru, Partai X menawarkan solusi:
- Pemisahan tegas negara dan pemerintah, agar digitalisasi tidak jadi alat rezim.
- Pendidikan politik digital rakyat, supaya melek teknologi dan sadar hak.
- Transformasi birokrasi digital transparan, untuk cegah korupsi data.
- Lembaga pengawas independen, dengan keterlibatan masyarakat sipil dalam distribusi bansos.
Penutup: Rakyat Butuh Pelindung, Bukan Algoritma
Partai X menegaskan, bansos digital berbasis AI harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Negara tidak boleh berlindung di balik sistem dan teknologi, tetapi harus hadir nyata membela rakyat.
Dalam Islam, pemimpin adalah ra’in (penggembala) yang bertanggung jawab atas setiap jiwa yang dipimpinnya. Rakyat butuh keadilan, pelayanan, dan perlindungan nyata. Mesin bisa jadi alat, tetapi hanya iman, amanah, dan kepemimpinan yang adil yang mampu menjawab derita rakyat.
