muslimx.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan guna mengendalikan inflasi nasional. Tito menyebut inflasi tahunan Agustus 2025 sebesar 2,31 persen, bahkan mengalami deflasi -0,08 persen bulan lalu. Ia menekankan operasi pasar minimal dua kali sebulan melalui distribusi beras SPHP Bulog. Penyaluran beras ditetapkan berbeda harga per zona, mulai Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram.
Program SPHP direncanakan menyalurkan 1,3 juta ton beras hingga Desember 2025. Tito meminta beras diprioritaskan untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah terdampak. Ia juga mengingatkan agar Pemda waspada terhadap harga cabai, bawang putih, dan komoditas lain. Tito menyebut program ini sebagai “pendingin” sosial pasca demonstrasi besar kemarin.
Partai X: Stabilitas Pangan Bukan Jawaban Utama
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan tugas negara tidak hanya soal stabilisasi harga. Negara, katanya, wajib melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara menyeluruh.
Menurutnya, stabilitas harga pangan belum tentu mengurangi tekanan hidup masyarakat. Rakyat miskin masih terbebani biaya listrik, pendidikan, hingga kesehatan.
“Negara ibarat bus, rakyat itu penumpang, pemerintah hanyalah sopir. Pemilik bus adalah rakyat, bukan pejabat. Tetapi kini sopir bertindak seolah pemilik. Kebijakan pangan hanya mengikuti kepentingan rezim, bukan kebutuhan rakyat. Yang rakyat tunggu adalah kepastian arah tujuan, bukan sekadar janji operasi pasar,” tegas Prayogi.
Partai X menilai distribusi beras SPHP masih penuh celah. Harga berbeda antar wilayah bisa memicu ketidakadilan sosial. Selain itu, ketergantungan pada Bulog membuat pemerintah abai pada produksi petani lokal. Stabilitas sesaat tidak akan menjamin ketahanan pangan jangka panjang.
Pandangan Islam: Pangan Adalah Hak, Bukan Komoditas Politik
Dalam Islam, pangan adalah bagian dari hak dasar manusia yang wajib dijamin negara. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur’an:
“Dan Dia (Allah) memberi mereka makan dari lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 4)
Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang baik adalah yang mampu menjamin kebutuhan pangan dan rasa aman rakyatnya. Rasulullah SAW juga bersabda:
“Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin rakyat kemudian ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Artinya, pemimpin yang hanya menjaga stabilitas harga di atas kertas, tapi membiarkan rakyat tetap tertekan, sejatinya sedang lalai dari amanah kepemimpinan. Islam menuntut keadilan distribusi dan keberpihakan nyata pada yang lemah, bukan sekadar permainan angka inflasi.
Solusi Berbasis Moral, Kenegaraan Partai X
Partai X menawarkan solusi berbasis moral, kenegaraan, dan prinsip Islam:
- Musyawarah kenegarawanan melibatkan ulama, intelektual, TNI/Polri, dan tokoh budaya untuk menyusun visi pangan nasional yang berkelanjutan.
- Pemaknaan ulang Pancasila dan UUD 1945 agar kebijakan pangan dipahami sebagai amanat konstitusi, bukan proyek teknis.
- Transformasi birokrasi digital untuk memantau distribusi beras secara transparan dan mencegah manipulasi.
- Pendidikan moral dan agama agar rakyat paham haknya atas pangan dan pejabat paham kewajiban sebagai amanah Allah.
Penutup: Amanah Pangan adalah Ujian Kepemimpinan
Pangan stabil bukan sekadar angka di laporan inflasi. Ia adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pemimpin yang menyepelekan hak pangan rakyat sejatinya sedang menumpuk dosa sosial. Sebaliknya, pemimpin yang menunaikan tanggung jawab dengan adil akan mendapat doa kebaikan dari rakyatnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, yang kalian doakan kebaikan untuk mereka dan mereka mendoakan kebaikan untuk kalian.” (HR. Muslim)
Karena itu, solusi sejati bukan hanya operasi pasar, tetapi hadirnya kepemimpinan yang amanah, adil, dan berpihak pada rakyat sebagaimana tuntunan Islam.
