muslimx.id – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa program bantuan pangan berupa beras 10 kg yang selama ini diberikan gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah kemungkinan besar akan dihentikan pada tahun 2026. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberlakukan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan skema penjualan beras secara komersial, meskipun dengan harga lebih murah dari beras medium-premium.
Keputusan ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama kelompok miskin yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir harga beras terus melonjak dan kebijakan intervensi pasar dinilai belum efektif menahan laju inflasi pangan.
Islam Ingatkan Tugas Pemimpin Adalah Menjamin Pangan Rakyat
Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyat dari kelaparan dan penderitaan. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Bahkan, Al-Qur’an menegaskan kewajiban pemimpin untuk menegakkan keadilan dan memenuhi hak-hak dasar rakyat. Allah berfirman:
“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj: 41).
Ayat ini menunjukkan bahwa amanah kepemimpinan mencakup kewajiban sosial, termasuk memastikan pangan sebagai kebutuhan mendasar rakyat terpenuhi.
Kritik: Jangan Abaikan Amanah Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai bahwa penghentian bantuan pangan beras adalah bentuk abai terhadap kewajiban negara. “Islam menegaskan bahwa kelaparan rakyat adalah kegagalan pemimpin. Jangan sampai demi alasan anggaran, rakyat dibiarkan lapar sementara pejabat tetap hidup mewah,” tegas Rinto.
Ia mengingatkan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
“Tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum Muslimin, lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah haramkan surga baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadits ini menjadi peringatan keras bahwa pengabaian terhadap hak rakyat adalah dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.
Solusi Islam dan Partai X
Partai X menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih berpihak pada rakyat. Program pangan harus tetap ada, meski dalam bentuk yang diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, harta negara adalah amanah yang wajib dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat.
Selain itu, Islam juga mendorong kemandirian pangan melalui penguatan produksi lokal, distribusi yang adil, dan peran aktif masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah:
“Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88).
Penutup
Penghapusan bantuan pangan tidak boleh dijadikan solusi instan atas keterbatasan anggaran. Islam menegaskan, pemimpin sejati adalah pelayan rakyat yang memastikan kebutuhan dasar, termasuk pangan, terpenuhi dengan adil. Pemimpin boleh berganti, program boleh berubah, namun amanah untuk melindungi rakyat dari kelaparan adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar.
