muslimx.id – Perpisahan Sri Mulyani Indrawati dari Kementerian Keuangan pada Selasa, 9 Agustus 2025 diselimuti suasana haru. Ratusan pegawai mengantarnya dengan tangisan, pelukan, dan nyanyian. Namun, di balik momen emosional itu, publik menilai ada ironi besar. Pasalnya, para pegawai Kemenkeu baru saja menikmati kenaikan tunjangan kinerja (tukin) hingga mendekati 300% keputusan bersejarah yang diteken langsung oleh Sri Mulyani sebelum lengser.
Bagi masyarakat, kebijakan ini meninggalkan tanda tanya. Bagaimana mungkin tunjangan sebesar itu diberikan, sementara rakyat masih terbebani pajak, harga pangan naik, dan oknum pejabat pajak masih kerap menyalahgunakan kewenangan?
Islam Ingatkan Keadilan dalam Mengelola Amanah
Dalam Islam, seorang pemimpin dituntut berlaku adil dalam mengelola harta negara. Allah ﷻ berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menjadi peringatan bahwa jabatan dan kebijakan fiskal adalah amanah yang harus dikelola dengan adil, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Rasulullah ﷺ juga menegaskan ancaman keras bagi pemimpin yang gagal menjaga keadilan:
“Tidaklah seorang hamba yang Allah jadikan pemimpin, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemimpin bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah.
Kritik dan Pertanyaan Publik Tangis Sri Mulyani
Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menilai kebijakan tukin 300% tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa kesejahteraan pegawai seharusnya diimbangi dengan disiplin ketat dan penegakan hukum yang tegas. “Bagaimana mungkin tunjangan fantastis diberikan, sementara masih banyak oknum yang memeras wajib pajak?” ujarnya.
Publik pun bertanya-tanya, apakah air mata perpisahan itu murni ungkapan cinta pada sosok pemimpin, atau justru cerminan kenyamanan yang diperoleh selama kepemimpinannya?
Islam menegaskan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penikmat fasilitas berlebih. Kebijakan fiskal yang adil bukan hanya soal angka, tetapi juga soal amanah dan tanggung jawab moral. Pesan terakhir Sri Mulyani tentang integritas kini benar-benar diuji, apakah Kemenkeu akan menjaga kepercayaan rakyat, atau kembali terjebak dalam ironi di balik kebijakan yang timpang?
