muslimx.id – Kebijakan pemerintah menyalurkan dana Rp200 triliun dari rekening negara di Bank Indonesia (BI) ke perbankan dinilai sebagai langkah besar untuk memperlonggar likuiditas dan mendorong kredit. Meski disambut positif oleh industri perbankan, kritik juga mengemuka bahwa kebijakan pemerintah ini belum tentu langsung menjawab kebutuhan utama rakyat.
Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, menilai dana itu bisa menurunkan kompetisi bunga dan memperluas akses kredit. Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menambahkan bahwa aliran dana tersebut dapat mendukung pembiayaan program perumahan subsidi dan makan bergizi gratis. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dana Rp200 triliun bukan pinjaman, melainkan tambahan likuiditas yang diarahkan langsung ke ekonomi riil.
Namun, sejumlah pihak mengingatkan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh berhenti pada angka besar semata. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah inti dari kepemimpinan dan pengelolaan amanah rakyat.
Islam: Harta Harus Diedarkan, Bukan Ditumpuk
Al-Qur’an menegaskan agar harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu:
“…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini memberi peringatan bahwa kebijakan pemerintah ekonomi harus memastikan distribusi manfaat menyentuh rakyat, bukan hanya memperkuat bank atau kelompok berpunya.
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Jika ia mengkhianati mereka, ia akan diharamkan masuk surga.” (HR. Ahmad)
Hadis ini menegaskan bahwa amanah negara dalam mengelola harta publik bukanlah sekadar angka fiskal, melainkan kewajiban moral dan spiritual untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat.
Rakyat Butuh Keadilan, Bukan Angka Besar
Sejumlah pengamat menilai, tanpa arah kebijakan yang jelas, dana Rp200 triliun hanya berputar di neraca perbankan tanpa menyentuh persoalan nyata rakyat: harga kebutuhan pokok tinggi, lapangan kerja sempit, dan akses pendidikan maupun kesehatan yang belum merata.
Islam menekankan bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama negara. Pemimpin harus memastikan setiap kebijakan membawa manfaat nyata, bukan sekadar menambah angka likuiditas perbankan.
Jalan Keluar: Kebijakan Pemerintah Berbasis Rakyat
Dalam perspektif Islam, ada beberapa prinsip perbaikan yang bisa diterapkan:
- Dana publik harus menyentuh sektor riil yang menyerap tenaga kerja, bukan hanya memperkuat perbankan.
- UMKM, koperasi, dan usaha rakyat harus diprioritaskan dalam penyaluran kredit.
- Transparansi dan akuntabilitas menjadi kewajiban, agar rakyat mengetahui arah penggunaan dana.
- Integrasi dengan program dasar rakyat pendidikan, kesehatan, dan pangan harus diutamakan.
Islam menegaskan bahwa harta publik adalah amanah. Negara tidak boleh membiarkan dana besar hanya berputar di kalangan tertentu, sementara rakyat banyak tetap kesulitan. Rakyat tidak hanya butuh aliran dana, melainkan keadilan dalam kebijakan.
Rp200 triliun bukan sekadar angka, melainkan ujian besar: apakah negara benar-benar hadir untuk rakyat, atau sekadar memperkuat kepentingan segelintir pihak.
