muslimx.id – Baru tiga hari menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa sudah tiga kali memberi klarifikasi. Pernyataannya soal aksi 17+8 yang disebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat miskin menuai kritik keras dari publik.
Ucapan itu dinilai merendahkan keresahan rakyat, hingga akhirnya ia meminta maaf. Purbaya berjanji akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi agar lapangan kerja tercipta. Namun, klarifikasi berulang ini justru memperlihatkan lemahnya arah kepemimpinan fiskal di saat rakyat menanti solusi nyata.
Kritik Partai X: Klarifikasi Tidak Menjawab Akar Masalah
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa klarifikasi tidak bisa menggantikan kebijakan konkret. Ia mengingatkan, tugas negara hanya tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Jika pemerintah hanya sibuk klarifikasi tanpa menghadirkan kebijakan nyata, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan,” kata Rinto.
Partai X menilai, pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah tidak otomatis mensejahterakan rakyat jika harga pangan, kontrakan, pendidikan, dan kesehatan tetap tinggi. Akar persoalan adalah ketimpangan sosial dan akses kebutuhan dasar yang sulit dijangkau rakyat. Klarifikasi tidak menyentuh akar masalah tersebut.
Sudut Pandang Islam: Pemimpin Sejati Bukan Banyak Bicara
Islam menekankan bahwa jabatan adalah amanah, bukan tempat beretorika. Rasulullah SAW bersabda:
“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian; mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka.” (HR. Muslim)
Kecintaan itu lahir dari keadilan dan kerja nyata, bukan dari klarifikasi berulang. Khalifah Umar bin Khattab RA dikenal tidak banyak bicara, tetapi cepat mengambil tindakan untuk memastikan rakyat tidak kelaparan. Prinsip ini menegaskan, pemimpin sejati adalah yang hadir dengan aksi nyata, bukan alasan dan klarifikasi.
Solusi Partai X: Dari Retorika Menuju Aksi Nyata
Partai X menawarkan langkah konkret agar kebijakan fiskal benar-benar menyentuh rakyat:
- Musyawarah kenegarawanan lintas pilar bangsa, melibatkan akademisi, ulama, buruh, petani, dan pengusaha, untuk merumuskan arah baru ekonomi rakyat.
- Transformasi birokrasi digital di Kemenkeu, sehingga transparansi dan akuntabilitas anggaran lebih terjamin.
- Pemaknaan ulang Pancasila sebagai cahaya moral, agar setiap kebijakan fiskal berorientasi pada keadilan sosial, bukan sekadar jargon pembangunan.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, supaya kebijakan ekonomi tidak dikendalikan kepentingan politik sesaat.
- Pendidikan politik berbasis Pancasila, agar generasi muda sadar bahwa kedaulatan ekonomi harus berpihak pada rakyat.
Penutup: Islam Menuntut Aksi Nyata demi Kesejahteraan
Kasus Purbaya yang baru tiga hari menjabat tetapi sudah tiga kali klarifikasi menjadi simbol lemahnya kepemimpinan fiskal. Rakyat tidak butuh retorika, melainkan kepastian pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Islam mengingatkan, pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang sibuk memberi klarifikasi.
Partai X menegaskan, negara harus segera kembali ke amanat melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Tanpa aksi nyata, klarifikasi hanya akan menjadi tanda bahwa pemerintah jauh dari rakyatnya. Rakyat butuh aksi, bukan alasan.
