muslimx.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan surat ucapan terima kasih kepada lima menteri usai reshuffle kabinet. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut surat itu sebagai bentuk penghargaan Presiden kepada mereka yang telah mengabdi. Para menteri yang mendapat surat adalah Budi Gunawan, Sri Mulyani, Budi Arie Setiadi, Dito Ariotedjo, dan Abdul Kadir Karding.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, dan Fery Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Untuk Menko Polhukam dan Menpora, Presiden menunjuk Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pelaksana ad interim.
Kritik Partai X: Surat Bukan Jawaban atas Derita Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai ucapan terima kasih melalui surat bukanlah jawaban atas penderitaan rakyat. “Tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujarnya.
Menurut Partai X, rakyat hari ini lebih butuh kepastian hukum, perlindungan ekonomi, dan keadilan sosial ketimbang simbol formalitas. Di saat harga pangan meroket, pengangguran meningkat, dan pelayanan publik melemah, yang dibutuhkan bukan basa-basi politik.
“Surat itu hanya menenangkan pejabat. Rakyat tidak butuh kata manis, rakyat butuh tindakan nyata,” tegas Rinto.
Sudut Pandang Islam: Negara Bukan Milik Pejabat
Partai X berpijak pada prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan, bukan pejabat yang berputar dalam lingkar kekuasaan. Negara seharusnya menjadi instrumen keadilan dan pelindung rakyat, bukan sekadar panggung simbolik.
Islam pun menegaskan amanah kepemimpinan harus berpihak pada rakyat. Allah berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Jika ia menipu rakyatnya, ia tidak akan mencium bau surga.” (HR. Ahmad)
Solusi Partai X: Dari Surat Menuju Substansi
Partai X menawarkan solusi konkret agar negara kembali berpihak pada rakyat:
- Reformasi pelayanan publik agar hak rakyat dipenuhi tanpa diskriminasi.
- Sistem ekonomi berkeadilan yang tidak hanya menguntungkan pejabat, tapi juga mengangkat rakyat .
- Penegakan hukum agar pejabat tetap bertanggung jawab meski sudah lengser.
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional, untuk mengevaluasi arah kebijakan negara secara menyeluruh.
- Amandemen kelima UUD 1945, agar kedaulatan rakyat benar-benar jadi dasar negara, bukan sekadar jargon politik.
Penutup: Pemimpin Harus Melayani Umatnya
Ucapan terima kasih Presiden kepada menteri yang diganti memang bagian dari etika politik, namun rakyat menuntut lebih. Partai X menegaskan rakyat tidak butuh sekadar surat simbolis, melainkan jaminan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan nyata.
Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukan soal basa-basi, tetapi amanah berat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Surat bisa saja ditulis indah, tapi yang akan dicatat sejarah dan akhirat adalah sejauh mana pemimpin benar-benar melayani rakyatnya.
