muslimx.id – Badan Gizi Nasional (BGN) paparkan rincian penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Jumlah ini naik sekitar Rp50,1 triliun dari pagu indikatif sebelumnya Rp217,8 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan anggaran itu dialokasikan untuk berbagai kelompok penerima manfaat: Anak sekolah mendapat Rp34,49 triliun, ibu hamil, menyusui, dan balita Rp3,18 triliun. Selain itu, belanja pegawai ASN Rp3,9 triliun, digitalisasi MBG Rp3,1 triliun, promosi dan edukasi Rp280 miliar, serta pemantauan BPOM Rp700 miliar. Dari total Rp 268 triliun, 95,4 persen diarahkan untuk pemenuhan gizi nasional.
Kritik Partai X: Angka Tidak Mengenyangkan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan rakyat tidak butuh angka fantastis di atas kertas.
“Rakyat lapar butuh makanan bergizi di meja, bukan laporan pagu berlapis. Kalau Rp268 triliun hanya terserap untuk birokrasi, rakyat tetap lapar, sementara pejabat sibuk berdebat,” ujarnya.
Ia menekankan kembali, tugas negara hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Konstitusi jelas mewajibkan negara memastikan pangan rakyat, bukan sekadar menyiapkan nomenklatur dan laporan rapat.
Prinsip dasar Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan bahwa keadilan pangan adalah prioritas nyata, bukan sekadar slogan kosong.
Pandangan Islam: Pangan Adalah Hak, Bukan Hadiah
Islam mengajarkan bahwa kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, adalah hak yang wajib dipenuhi negara. Allah ﷻ berfirman:
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan…” (QS. An-Nisa: 5)
Ayat ini menegaskan bahwa pangan adalah pokok kehidupan yang harus dijaga oleh pemimpin, bukan dipermainkan dengan anggaran.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Siapa saja yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini memberi peringatan keras pemimpin yang sibuk berdebat anggaran tetapi gagal mengenyangkan rakyat akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Solusi Partai X: Dari Anggaran ke Nasi di Meja Rakyat
Partai X menawarkan solusi konkret:
- Pengawasan publik partisipatif melalui musyawarah rakyat agar distribusi gizi tepat sasaran.
- Pemisahan tegas antara dana birokrasi dan dana langsung rakyat supaya tidak kabur di administrasi.
- Digitalisasi transparan, bukan sekadar jargon, agar publik bisa mengawasi distribusi makanan secara langsung.
- Distribusi berbasis koperasi rakyat, bukan monopoli korporasi besar.
- Pendidikan gizi terintegrasi dengan pemberdayaan petani lokal, supaya petani sayur, beras, dan protein ikut sejahtera.
Penutup: Pemimpin Harus Amanah
Anggaran Rp 268 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi jawaban atas perut kosong bangsa. Namun, tanpa transparansi dan keadilan, ia bisa berubah menjadi pesta birokrasi yang jauh dari meja makan rakyat.
Islam menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah. Negara harus memastikan anggaran itu benar-benar berubah menjadi nasi, lauk, dan sayur di meja rakyat. Jika tidak, maka program MBG hanyalah angka triliunan tanpa ruh, dan pejabat telah mengkhianati amanah yang Allah titipkan.
