muslimx.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan satu dari tiga wakil menteri BUMN berpeluang besar menjadi pelaksana tugas Menteri BUMN pasca perpindahan Erick Thohir ke kursi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Prasetyo menegaskan posisi definitif menteri BUMN belum ditetapkan. Untuk sementara, jabatan akan diisi oleh salah satu dari tiga wamen aktif yang sudah dilantik sejak Oktober 2024, yakni Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, atau Dony Oskaria.
Ia menambahkan, keputusan resmi masih menunggu tanda tangan presiden, sembari menegaskan bahwa pembenahan BUMN akan tetap berjalan.
Partai X: Jabatan Berganti, Rakyat Tetap Menderita
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa rotasi jabatan di kabinet tidak serta-merta menjawab masalah rakyat.
“Tugas negara itu ada tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau hanya sibuk ganti pejabat, rakyat tetap tersiksa,” ujarnya.
Menurutnya, yang seharusnya menjadi sorotan utama adalah keberpihakan kebijakan BUMN pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pada kepentingan penguasa atau pejabat.
Partai X berpandangan bahwa negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah, dimana rakyat adalah pemilik kedaulatan.
Pemerintah hanyalah pelayan rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan. Karena itu, perubahan jabatan tanpa perubahan orientasi kebijakan tidak membawa manfaat nyata.
Pandangan Islam: Amanah Harus Dijalankan dengan Adil
Dalam Islam, kepemimpinan bukan soal siapa yang duduk di kursi, tetapi apakah amanah itu dijalankan dengan adil.
Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur’an:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menjadi landasan bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan politik.
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa seorang pejabat publik tidak cukup sekadar hadir atau menggantikan kursi, melainkan dituntut untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada rakyat.
Solusi Menurut Partai X
Partai X menilai persoalan BUMN harus diatasi dengan langkah sistematis, bukan sekadar penunjukan pejabat sementara.
- Pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah, agar kebijakan BUMN tidak menjadi alat kekuasaan.
- Transformasi digital dan transparansi tata kelola, guna mencegah korupsi dan memastikan pelayanan publik lebih akuntabel.
- Setiap BUMN wajib diarahkan pada misi kesejahteraan rakyat, bukan hanya mengejar keuntungan finansial.
- Musyawarah kenegarawanan lintas sektor, untuk merumuskan arah BUMN sesuai amanat UUD 1945: sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Penutup: Jabatan adalah Amanah Berat
Perubahan jabatan Menteri BUMN mungkin memberi wajah baru di kabinet, tetapi rakyat tidak hidup dari pergantian nama pejabat. Yang dibutuhkan adalah perubahan nyata dalam kebijakan yang menyentuh kesejahteraan rakyat.
Islam mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah berat, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bila kebijakan hanya sibuk pada rotasi, sementara rakyat tetap menderita, maka itu bukanlah tanda keberkahan kepemimpinan.
Partai X menegaskan: Rakyat menunggu aksi nyata, bukan sekadar pergeseran kursi kekuasaan.
