muslimx.id – Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari koalisi serikat buruh yang menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara. Pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta pimpinan Baleg dan Komisi IX DPR. Dari pihak pemerintah hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin.
Dasco menegaskan DPR berkomitmen membuka ruang dialog dan melibatkan serikat buruh dalam penyusunan RUU. Ia menyebut tujuan utama adalah melindungi hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi.
Islam Ingatkan Amanah Kepemimpinan
Dalam perspektif Islam, aspirasi buruh bukan sekadar suara kelompok, melainkan amanah rakyat yang wajib dijaga. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menegaskan, amanah rakyat harus dipenuhi dengan keadilan. Ketika buruh menyampaikan aspirasi, maka pejabat negara berkewajiban menjadikannya dasar kebijakan, bukan sekadar formalitas pertemuan.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini memperingatkan bahwa anggota DPR maupun pemerintah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas setiap kebijakan yang menyangkut nasib pekerja.
Kesejahteraan Buruh sebagai Ukuran Keadilan
Islam menegaskan buruh bukan sekadar roda ekonomi, tetapi manusia yang memiliki hak dan martabat. Nabi SAW pernah bersabda:
“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).
Pesan ini menunjukkan betapa tinggi penghargaan Islam terhadap hak pekerja. Maka, RUU Ketenagakerjaan tidak boleh memberi celah eksploitasi, melainkan harus menjamin kesejahteraan, keadilan upah, serta perlindungan yang layak.
Islam mengingatkan para pemimpin agar tidak menjadikan suara buruh sebagai pelengkap demokrasi semata. Suara rakyat adalah amanah, dan setiap amanah akan diminta pertanggungjawabannya. RUU Ketenagakerjaan harus lahir sebagai instrumen keadilan, bukan alat kompromi kekuasaan.
Jika DPR dan pemerintah benar-benar menjaga amanah ini, maka rakyat akan merasakan bukti nyata, bukan sekadar janji di ruang rapat.
