muslimx.id — Di tengah kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, suara keprihatinan muncul dari berbagai daerah, terutama wilayah dengan pendapatan asli daerah (PAD) rendah seperti Kepulauan Nias. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meminta agar kebijakan tersebut tidak menghambat pembangunan daerah kecil yang bergantung pada dukungan fiskal pusat. Namun, dari sudut pandang Islam, pembangunan yang mengabaikan kesejahteraan rakyat bukanlah pembangunan yang membawa keberkahan, melainkan bentuk ketimpangan yang mengundang murka sosial dan moral.
Islam: Keberkahan Lahir dari Keadilan dan Kepedulian terhadap Rakyat
Dalam Islam, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari tingginya angka efisiensi atau laporan keuangan yang rapi, melainkan dari sejauh mana rakyat merasakan manfaat dan keadilan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hadid (57:25):
“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Tanpa keadilan, pembangunan hanya menjadi alat bagi segelintir orang dan kehilangan keberkahannya di mata Allah.
Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
Hadis ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemimpin dan kebijakan negara adalah manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat bukan angka, laporan, atau proyek besar yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
Partai X: Pembangunan Harus Berbasis Rakyat, Bukan Angka
Menanggapi kebijakan pemangkasan anggaran, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa efisiensi fiskal tanpa arah sosial adalah kesalahan paradigma.
“Kalau negara sibuk memangkas anggaran tapi tidak memetakan kebutuhan rakyat, maka yang dipangkas bukan sekadar uang, tapi juga harapan hidup rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, rakyat tidak hidup dari laporan keuangan, melainkan dari pelayanan dan pemerataan.
“Tugas negara itu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Kalau dana turun di kertas tapi tidak sampai ke lapangan, maka negara kehilangan makna keberpihakan,” tegasnya.
Prinsip Islam: Negara Adalah Amanah, Bukan Kekuasaan
Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Dalam Surah Al-Anfal (8:27), Allah SWT memperingatkan:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan jangan (pula) mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”
Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara, adalah amanah. Bila pemotongan anggaran mengabaikan hak daerah dan rakyat, maka itu sama saja dengan mengkhianati amanah yang dititipkan oleh Allah dan rakyat.
Solusi Partai X: Bangun dari Pinggiran, Wujudkan Keadilan Sosial
Partai X menawarkan solusi konkret agar kebijakan fiskal tidak memutus aliran kesejahteraan ke masyarakat:
- Pemetaan kebutuhan daerah berbasis data riil dan partisipatif.
- Transfer keuangan yang berkeadilan dan transparan untuk daerah kecil.
- Desentralisasi anggaran produktif agar ekonomi tumbuh dari bawah.
- Musyawarah kenegarawanan fiskal yang melibatkan daerah dan masyarakat.
- Pengawasan rakyat terhadap belanja publik untuk mencegah penyalahgunaan.
Islam mengingatkan bahwa keberkahan pembangunan tidak lahir dari efisiensi anggaran, tetapi dari ketulusan niat dan keadilan dalam pelaksanaannya. Negara yang menunda pemerataan atas nama efisiensi sejatinya sedang menunda keberkahan yang dijanjikan Allah bagi kaum yang berbuat adil.
