muslimx.id – Presiden Prabowo Subianto memberi tiga mandat utama untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia: pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pembaruan data harus dilakukan setiap tiga bulan agar program bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Mandat ini disampaikan dalam audiensi di Kantor Kemensos, Jakarta, bersama pemerintah daerah Sukabumi dan Rokan Hilir. Program ini diharapkan mampu menyentuh rakyat dan memberikan pendidikan serta akses kesejahteraan yang merata.
Partai X: Amanah Kepemimpinan
Partai X menyambut baik arahan Presiden, namun mengingatkan bahwa mandat tidak boleh berhenti pada retorika kekuasaan. Prayogi R. Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan sekadar mencatat data.
“Jika data tidak valid dan bantuan tidak tepat sasaran, kemiskinan hanya akan “dipelihara”, bukan dihapuskan,” tegas Prayogi.
Maka, setiap pihak baik pemerintah maupun partai wajib mengawal mandat ini dengan kesungguhan dan niat tulus untuk menolong fakir miskin, bukan mencari popularitas.
Pandangan Islam: Tanggung Jawab Negara terhadap Kaum Lemah
Islam memandang kemiskinan bukan hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi ujian moral dan sosial. Negara berkewajiban memastikan hak-hak dasar rakyat terpenuhi. Al-Qur’an mengingatkan:
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat: 19)
Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan bukan milik pribadi semata, melainkan mengandung hak sosial. Dalam konteks negara, amanah ini berarti memastikan kebijakan ekonomi dan sosial benar-benar berpihak pada mereka yang lemah.
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Bukanlah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya.” (HR. Bukhari)
Kemiskinan struktural di Indonesia menuntut tanggung jawab negara dan masyarakat untuk tidak berpangku tangan, melainkan bergerak dengan prinsip keadilan sosial dan kepedulian yang berkelanjutan.
Solusi; Pendekatan Komprehensif dan Keadilan
Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan untuk menghapus kemiskinan:
- Tegakkan Amanah dalam Pengelolaan Data dan Bantuan
- Optimalisasi Zakat, Infaq, dan Waqaf
- Pendidikan dan Pemberdayaan sebagai Jalan Kemandirian
- Musyawarah dan Keterlibatan Publik
- Kepemimpinan yang Jujur dan Transparan
Mandat Presiden untuk menghapus kemiskinan adalah langkah penting, tetapi tanpa amanah dan kejujuran, janji hanya menjadi angin lalu. Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab terhadap kaum miskin adalah kewajiban agama, moral, dan sosial, bukan sekadar target kekuasaan.
Partai dan pemerintah harus menjadikan amanah ini sebagai ibadah dan ladang pahala, bukan sekadar strategi kekuasaan.
“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin.” (QS. At-Taubah: 105)
