muslimx.id – Pemerintah tengah mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut, program ini penting untuk memperkuat daya saing nasional, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan mendukung ketahanan pangan serta energi.
Namun di tengah semangat percepatan itu, muncul peringatan keras: kecepatan tanpa kejujuran hanya akan melahirkan pembangunan yang timpang. Dalam Islam, membangun infrastruktur tanpa integritas sama artinya dengan menegakkan bangunan di atas tanah rapuh megah di luar, tapi hancur di dalam.
Partai X: Bahaya Markup dan Penyimpangan Anggaran
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
“Percepatan program seperti ini penting, namun pengelolaannya harus transparan dan bebas dari markup anggaran,” kata Rinto.
Partai X menilai bahwa program ini harus dijalankan dengan akuntabilitas tinggi agar tidak ada penyalahgunaan anggaran yang merugikan rakyat.
“Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga efisiensi dan integritas dalam setiap tahap program,” ujar Rinto.
Islam Tekankan: Pembangunan Adalah Amanah, Bukan Lomba Proyek
Islam memandang bahwa setiap bentuk pembangunan yang melibatkan dana publik adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Setiap rupiah dari kas negara adalah titipan rakyat, dan penggunaannya wajib dijalankan dengan penuh kejujuran. Maka, proyek jalan daerah bukan sekadar soal aspal dan beton ia adalah ukuran sejauh mana pemimpin takut kepada Allah dalam mengelola harta umat.
“Barang siapa kami angkat menjadi pejabat, lalu ia menyembunyikan sesuatu dari kami walau seutas jarum, maka itu adalah ghulul (pengkhianatan).” (HR. Muslim, no. 1833)
Dalam konteks ini, markup anggaran, penggelembungan biaya, dan permainan proyek merupakan bentuk ghulul modern korupsi yang dibungkus administrasi. Ia bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga dosa besar yang menghapus keberkahan pembangunan.
Islam menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak diukur dari panjangnya jalan, tapi dari panjangnya manfaat bagi rakyat. Jalan yang dibangun dengan uang haram tak akan membawa keberkahan, sebab Allah berfirman:
Solusi Islam: Transparansi dan Keterlibatan Umat
Islam menuntut agar setiap kebijakan publik berjalan dalam bingkai keadilan dan tanggung jawab sosial. Adapun solusi yang dapat diambil sesuai nilai Islam:
- Audit dan Pengawasan Independen
Setiap proyek infrastruktur harus diawasi secara terbuka oleh lembaga yang bebas dari konflik kepentingan. - Transparansi Dana Publik
Pemerintah wajib mempublikasikan laporan penggunaan anggaran agar rakyat tahu ke mana uang mereka digunakan. - Partisipasi Masyarakat
Umat harus diberi ruang untuk mengontrol jalannya proyek, sebagaimana konsep hisbah dalam Islam yang menekankan pengawasan publik demi kebaikan bersama. - Integritas Pejabat Sebagai Benteng Utama
Pejabat harus memiliki integritas sebagai benteng rakyat.
Penutup: Keberkahan Jalan Ditentukan oleh Kejujuran Pembuatnya
Jalan yang dibangun dengan dana bersih akan menjadi wasilah kebaikan, menghubungkan rezeki dan mempererat silaturahmi antarwilayah. Tetapi jalan yang dibangun dari hasil markup dan pengkhianatan anggaran hanyalah jalan menuju murka Allah.
Islam mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan hanya diukur dari infrastruktur yang berdiri, tetapi dari nilai moral yang menegakkannya. Sebab Allah tidak akan memberkahi negeri yang makmur secara fisik namun rusak secara etika.
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (QS. Al-A’raf [7]: 96)
Maka, percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan percepatan kejujuran. Jalan cepat tanpa amanah hanyalah jalan menuju kebinasaan.
