muslimx.id – Dalam dinamika politik dan pemerintahan, dialog antarpartai kerap digadang sebagai upaya memperkuat stabilitas nasional. Namun Islam mengingatkan bahwa setiap bentuk kekuasaan dan pertemuan politik sejatinya adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa dialog antarpartai dengan Kemenhan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara. Menurutnya, Kemenhan adalah “kantor rakyat”, tempat semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga ketahanan negara.
Amanah Kekuasaan dalam Pandangan Islam
Anggota Majelis Tinggi dan Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa kekuasaan politik bukan sekadar urusan jabatan, tetapi amanah moral untuk melayani dan melindungi rakyat.
“Dialog antarpartai, termasuk dengan Kemenhan, harus berfokus pada kepentingan rakyat, bukan agenda sesaat,” ujarnya.
Dalam Islam, amanah adalah nilai fundamental dalam tata kelola kekuasaan. Maka, pertemuan dan kolaborasi antarpartai politik harus dimaknai sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keadilan sosial, bukan alat tawar-menawar kekuasaan.
Islam Ingatkan Dialog untuk Kemaslahatan, Bukan Kepentingan
Islam menegaskan, dialog politik yang sejati adalah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat bukan sekadar panggung diplomasi antar-pejabat. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisa: 58)
Kemenhan adalah milik rakyat, dan segala kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan serta perlindungan rakyat. Dalam prinsip Islam, setiap kebijakan publik mesti ditujukan untuk maslahah ‘ammah (kepentingan umum), bukan maslahah khashah (kepentingan kelompok).
Namun, Islam menegaskan, dialog politik yang sejati adalah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat bukan sekadar panggung diplomasi antar-elite. Allah SWT berfirman:
Dialog politik tanpa ketulusan hanya akan melahirkan kebijakan semu yang jauh dari nilai keadilan.
Solusi: Tiga Prinsip Islam dalam Dialog dan Kebijakan Publik
Partai X mendukung diadakannya dialog yang transparan antara pemerintah dan partai politik untuk merumuskan kebijakan yang efektif bagi rakyat.
- Peningkatan Sinergi Antarpartai dalam Menjaga Kedaulatan Negara
Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan partai dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat. - Pembangunan Kebijakan Berbasis Kepentingan Nasional
Setiap kebijakan yang diambil harus berfokus pada kepentingan nasional dan bertujuan untuk memperkuat stabilitas nasional serta kemakmuran rakyat Indonesia. - Pembangunan Kebijakan Berbasis Kepentingan Nasional
Setiap kebijakan yang diambil harus berfokus pada kepentingan nasional dan bertujuan untuk memperkuat stabilitas nasional serta kemakmuran rakyat Indonesia.
Penutup: Islam Menolak Kekuasaan Tanpa Nilai
Islam menolak segala bentuk yang menjauh dari nilai moral dan keadilan.
Sebagaimana ditegaskan Rasulullah ﷺ:
“Tidak akan lurus suatu umat yang di dalamnya urusan mereka diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya.” (HR. Bukhari)
Maka, setiap dialog dan kolaborasi antarpartai semestinya menjadi jalan memperkuat keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar ruang untuk memperluas pengaruh.
