muslimx.id — Ketua DPP Arus Bawah Prabowo, Supriyanto, menilai Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai pilar komunikasi publik pemerintahan. Menurutnya, Teddy berperan sebagai jembatan antara Presiden Prabowo dan rakyat, memastikan visi besar pemerintahan tersampaikan dengan jelas dan semangat kebangsaan.
Supriyanto menambahkan, selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Teddy berhasil mengkoordinasikan komunikasi lintas kementerian sehingga kebijakan strategis dapat disampaikan secara faktual, mudah dipahami, dan meredam potensi salah persepsi publik. Pendekatan digital yang transparan juga dianggap efektif menjaga stabilitas opini publik terhadap pemerintah.
Partai X: Komunikasi Baik Tak Cukup, Rakyat Butuh Bukti Nyata
Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menegaskan, komunikasi publik yang apik belum tentu mencerminkan realitas di lapangan.
“Rakyat tidak hanya ingin mendengar narasi yang rapi, tapi ingin melihat perubahan nyata,” ujarnya tegas.
Rinto menekankan, komunikasi yang efektif tanpa implementasi kebijakan hanya menjadi propaganda kekuasaan, bukan pelayanan publik. Menurutnya, tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, sehingga setiap kata harus diikuti tindakan nyata.
Pandangan Islam: Kata-Kata Harus Berbuah Keadilan
Dalam perspektif Islam, komunikasi tanpa aksi nyata tidak bernilai. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)
Ayat Al-Qur’an juga menegaskan:
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)
Artinya, narasi yang indah hanyalah bermakna jika diikuti perbuatan yang memberi manfaat bagi rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan.
Solusi: Komunikasi Harus Menjadi Alat Pelayanan
Agar komunikasi publik benar-benar bermakna, beberapa langkah strategis perlu dijalankan:
- Transparansi kebijakan publik, setiap keputusan strategis harus disertai laporan dampak sosial-ekonomi kepada rakyat.
- Partisipasi masyarakat, melibatkan warga dan organisasi sipil dalam evaluasi program nasional.
- Integrasi komunikasi dan pelayanan, memastikan pesan pemerintah selaras dengan implementasi di lapangan.
- Etika komunikasi negara, membangun tata kelola informasi yang jujur, berimbang, dan bebas dari kepentingan jangka pendek.
- Pemberdayaan media rakyat, mendukung media lokal dan komunitas agar suara warga tersalurkan langsung.
Penutup: Islam Serukan Pemerintahan yang Berbuah Kebaikan
Dalam Islam, kekuasaan dan komunikasi adalah amanah sosial. Ia bernilai jika melahirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemandirian rakyat. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)
Artinya, narasi dan komunikasi pemerintah hanyalah bermanfaat jika diikuti niat tulus dan aksi nyata yang menyentuh kehidupan rakyat. Rakyat adalah ukuran sejati keberhasilan pemerintahan, dan komunikasi yang tidak diikuti tindakan nyata hanyalah kata-kata kosong.
“Pemerintahan yang hebat bukan diukur dari kata-kata manis, tapi dari kesejahteraan yang dirasakan rakyat,” tutup Rinto.
