Trans Jatim Terancam Setop, Islam Ingatkan: Negara Tak Boleh Biarkan Rakyat Kehilangan Akses Pelayanan Publik

muslimX
By muslimX
4 Min Read

muslimx.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan akan menutupi kekurangan anggaran operasional Bus Trans Jatim pada tahun 2026. Kekurangan dana itu muncul akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,8 triliun. Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, menegaskan bahwa pelayanan publik seperti Trans Jatim tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Itu program prioritas gubernur dan sangat dibutuhkan masyarakat. Pasti akan kami penuhi anggarannya,” ujar Adhy (28/10/2025).

Namun, berdasarkan data DPRD Jawa Timur, anggaran yang tersedia hanya Rp160 miliar dari kebutuhan Rp260 miliar. Artinya, operasional Trans Jatim hanya bisa bertahan sampai pertengahan tahun 2026.

Partai X: Pemotongan TKD Adalah Pukulan Langsung ke Pelayanan Rakyat

Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa pemangkasan TKD adalah bentuk ketidakadilan fiskal yang paling terasa oleh rakyat.

“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau TKD dipotong, yang terluka bukan pemerintah, tapi rakyat,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa layanan transportasi publik seperti Trans Jatim merupakan urat nadi mobilitas masyarakat kelas pekerja dan pelajar. Pemangkasan anggaran bukan hanya menghambat pelayanan, tetapi juga memperburuk akses warga terhadap pekerjaan dan pendidikan.

“Jangan sampai efisiensi pusat membuat rakyat daerah kehilangan haknya untuk bergerak dan bekerja,” ujarnya.

Partai X menegaskan, dalam sistem pemerintahan yang adil, anggaran publik harus dikelola dengan prinsip kemanusiaan dan keberpihakan. Pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pelayan rakyat.

Pandangan Islam: Pelayanan Rakyat Adalah Amanah, Bukan Angka

Islam memandang bahwa pemimpin dan negara memiliki tanggung jawab besar dalam melayani kebutuhan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Pelayanan publik seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan merupakan bagian dari amanah kekuasaan. Ketika amanah ini diabaikan atas nama efisiensi atau angka-angka fiskal, maka hak rakyat terlanggar.

Islam juga mengingatkan bahwa keadilan sosial adalah pilar keberlangsungan pemerintahan. Negara yang hanya berfokus pada perhitungan ekonomi, tetapi menelantarkan rakyatnya, sejatinya telah keluar dari nilai rahmatan lil ‘alamin.

Maka dalam pandangan Islam, anggaran publik bukan milik pejabat, melainkan hak sosial yang harus dikembalikan kepada rakyat.

Solusi: Desentralisasi Fiskal dan Prioritas Transportasi Publik

Partai X menawarkan sejumlah langkah konkret agar layanan publik seperti Trans Jatim tidak menjadi korban kebijakan pusat:

  1. Reformasi sistem transfer ke daerah (TKD).
    Formula distribusi dana harus mempertimbangkan kebutuhan layanan dasar, bukan sekadar perhitungan makro.
  2. Optimalisasi pendapatan daerah.
    Pemerintah daerah harus memperkuat sumber pajak dan retribusi dengan sistem digital yang transparan.
  3. Subsidi silang transportasi.
    Surplus dari sektor industri dan pariwisata dapat dialihkan untuk mendukung transportasi publik.
  4. Kemitraan publik-swasta berbasis keadilan sosial.
    Pihak swasta bisa terlibat dalam pengelolaan transportasi tanpa mengambil alih kepentingan publik.
  5. Monitoring publik secara terbuka.
    Rakyat harus bisa mengawasi langsung bagaimana dana transportasi dikelola dan digunakan.

Penutup: Negara Harus Hadir, Bukan Menghilang dari Kehidupan Rakyat

Trans Jatim bukan sekadar proyek transportasi, melainkan simbol hadirnya negara di tengah rakyat.

“Kalau bus berhenti, itu tandanya pemerintah berhenti melayani. Jangan biarkan rakyat menunggu di halte kosong,” tutup Prayogi.

Islam mengingatkan bahwa negara yang mengabaikan kebutuhan rakyat kecil sedang membuka jalan menuju kehancuran moral.

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)

Anggaran adalah amanah, bukan sekadar instrumen fiskal. Ketika negara memangkas dana untuk rakyat, yang hilang bukan hanya angka, tapi juga kepercayaan dan keberkahan.

Share This Article