muslimx.id – Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang viral di media sosial baru-baru ini memicu kontroversi besar. Ucapannya yang dianggap meremehkan profesi ahli gizi menimbulkan reaksi keras dari publik. Meskipun Cucun kemudian meminta maaf dan memberikan klarifikasi, masyarakat menilai kesalahan ini bukan hanya terkait ucapan, tetapi juga pola komunikasi publik pejabat yang kurang sensitif terhadap realitas kebutuhan rakyat.
Pernyataan kontroversial ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir juga menciptakan kegaduhan serupa, menunjukkan bahwa kesalahan komunikasi dari pejabat tinggi DPR telah menjadi isu yang berulang. Masyarakat menilai pejabat tidak cukup memahami tanggung jawab moral dalam berbicara, yang berakibat pada terganggunya kredibilitas lembaga negara.
Islam Mengajarkan Kejelasan dan Empati dalam Berbicara
Dalam Islam, komunikasi yang baik sangat ditekankan, baik dalam konteks pribadi maupun publik. Al-Qur’an menegaskan pentingnya berkomunikasi dengan cara yang jelas dan penuh kebaikan. Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa sengaja.” (QS. Al-Hujurat: 6)
Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi, terutama di hadapan publik. Kejelasan dalam komunikasi sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.
Rasulullah SAW juga mengingatkan kita untuk berbicara dengan baik dan penuh empati:
“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling lembut dalam perkataan.” (HR. Tirmidzi)
Hadis ini menunjukkan bahwa dalam berbicara, tidak hanya kebenaran yang harus dijaga, tetapi juga cara penyampaian yang penuh kasih sayang dan empati terhadap orang lain.
Partai X: Komunikasi Pejabat Harus Berpihak pada Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa pejabat negara adalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Komunikasi pejabat harus memancarkan empati dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. “Pejabat berbicara atas nama rakyat, bukan atas nama dirinya,” ujar Prayogi.
Partai X menilai bahwa komunikasi publik bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari pelayanan negara. Oleh karena itu, setiap pejabat wajib menjaga tutur kata, sikap, dan tanggung jawab moral mereka, mengingat setiap ucapan memiliki dampak yang besar terhadap citra lembaga negara dan kesejahteraan masyarakat.
Solusi Partai X untuk Meningkatkan Kualitas Komunikasi Publik
Partai X menawarkan beberapa solusi untuk memperbaiki kualitas komunikasi pejabat DPR, yang disorot publik:
- Pendidikan Komunikasi Berbasis Moral Pancasila
Setiap pejabat wajib mengikuti pelatihan komunikasi yang berbasis nilai-nilai Pancasila, agar mereka memahami dampak sosial dan moral dari setiap pernyataan yang mereka buat. - Penguatan Kepakaran dalam Komunikasi Kebijakan
DPR harus melibatkan ahli komunikasi dan kebijakan dalam setiap agenda publik. Setiap pernyataan resmi harus berbasis data dan kajian profesional. - Transparansi dan Musyawarah Bersama Publik
Partai X mendorong pembentukan ruang musyawarah kebijakan bersama rakyat. Melalui ruang ini, pejabat dapat memahami kondisi sosial sebelum mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu kontroversi. - Digitalisasi Proses Komunikasi Lembaga
Semua penyampaian resmi DPR harus terdokumentasi secara transparan. Digitalisasi komunikasi ini akan memudahkan pengawasan publik dan menghindari kesalahan komunikasi.
Prayogi menegaskan bahwa pejabat negara harus menyadari bahwa jabatan yang diemban adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Komunikasi yang jelas, empatik, dan berbasis pada kepentingan rakyat adalah hal yang mutlak dalam menjalankan amanah negara.
Penutup: Publik Butuh Kejelasan dan Empati
Partai X menilai bahwa masalah komunikasi di DPR tidak boleh diremehkan. Kredibilitas lembaga negara sangat bergantung pada kualitas tutur pejabat. Publik berhak mendapatkan komunikasi yang jujur, jelas, dan penuh empati.
Prayogi menegaskan, “Pemimpin yang baik mendengar sebelum berbicara.” Ia berharap DPR memperbaiki kualitas komunikasi sebagai bentuk pelayanan negara, bukan sekadar untuk kepentingan sesaat. Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan baik dan dengan niat yang tulus, sehingga komunikasi antar pejabat dan rakyat dapat berjalan dengan penuh keberkahan.
