muslimx.id — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak para ahli gizi memperkuat pengawasan terhadap makanan yang dikonsumsi anak, terutama di lingkungan sekolah. Ia menyoroti maraknya makanan dan minuman manis yang dijual bebas kepada anak, yang meningkatkan risiko penyakit gula sejak usia dini.
Zulhas menekankan pentingnya edukasi gizi menyeluruh bagi orang tua, guru, dan masyarakat. Menurutnya, meningkatnya kasus penyakit gula pada anak tidak dapat dilepaskan dari konsumsi gula berlebih. Ia mendorong penerapan label peringatan “gula tinggi” pada produk makanan dan minuman untuk memperkuat perlindungan konsumen.
Data nasional menunjukkan konsumsi gula masyarakat Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, sejalan dengan meningkatnya kasus diabetes akibat konsumsi berlebih.
Partai X: Negara Wajib Hadir Melindungi Generasi Muda
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama yang tidak boleh diabaikan: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Ia menilai isu gizi anak adalah bagian fundamental dari tugas negara menjaga masa depan bangsa.
Partai X menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan makanan sehat dan lingkungan sekolah yang aman dari produk bergula tinggi. Menurut Prayogi, edukasi gizi perlindungan kesehatan anak tidak bisa dipisahkan dari perlindungan moral dan sosial bangsa. Ia mengingatkan bahwa ancaman terhadap generasi muda tidak hanya berasal dari makanan tidak sehat, tetapi juga dari bahaya sosial seperti judi online yang merusak masa depan dan melemahkan daya saing nasional.
Karena itu, Partai X mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan tegas untuk membatasi iklan, akses, dan peredaran judi online, sekaligus memperkuat regulasi pangan sehat bagi anak.
Islam Ingatkan: Kesehatan Anak Adalah Amanah
Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan anak adalah bagian dari amanah besar yang dipikul oleh para pemimpin. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa penyelenggara negara wajib menetapkan kebijakan dengan adil dan mempertimbangkan maslahat masyarakat, termasuk perlindungan terhadap anak yang belum mampu menjaga dirinya sendiri.
Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa urusan kesehatan dan perlindungan anak tidak boleh dianggap kecil atau administratif semata. Ia adalah amanah publik yang harus dijalankan dengan integritas, ilmu, dan rasa takut kepada Allah.
Dalam konteks pangan, Islam memerintahkan umat untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib baik, sehat, dan tidak membahayakan. Maka, negara wajib memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban komersialisasi produk makanan yang berbahaya bagi tubuh dan tumbuh kembang mereka.
Solusi Partai X: Bangun Kebijakan Gizi yang Adil dan Berbasis Ilmu
Agar kebijakan gizi nasional benar-benar melindungi generasi muda, Partai X menawarkan langkah nyata:
- Perbaikan tata kelola pangan berbasis transparansi dan pengawasan ahli.
- Integrasi edukasi gizi di lingkungan sekolah dan keluarga secara berkelanjutan.
- Pengawasan ketat terhadap makanan yang dijual di sekitar sekolah.
- Penerapan regulasi label peringatan gula tinggi untuk membatasi konsumsi berlebih.
- Kebijakan tegas terhadap iklan dan akses judi online sebagai bagian dari perlindungan moral generasi muda.
- Kampanye nasional tentang hidup sehat, bersih, dan halal-thayyib, sesuai prinsip Islam.
Langkah-langkah ini bertujuan memastikan bahwa anak Indonesia tumbuh sehat fisik, mental, dan moral tanpa terbebani risiko penyakit maupun ancaman sosial yang merusak masa depan bangsa.
Penutup: Perlindungan Anak adalah Amanah
Partai X menegaskan bahwa isu gizi anak tidak boleh menjadi proyek sesaat, apalagi agenda politis.
Negara harus memastikan kebijakan kesehatan disusun berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan industri atau pemangku kepentingan tertentu.
Dari perspektif Islam, menjaga kesehatan anak adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Karena itu, negara wajib memastikan bahwa setiap kebijakan pangan dan perlindungan anak dijalankan dengan keadilan, transparansi, dan nilai moral yang kuat.
