muslimx.id – Pertumbuhan ekonomi Papua Tengah anjlok hingga minus 4,74 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Mendagri Tito Karnavian melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Tito menjelaskan penurunan tersebut terjadi akibat tertahannya ekspor PT Freeport. Gangguan produksi muncul setelah smelter Freeport di Gresik mengalami kebakaran, ditambah insiden longsor yang menghambat proses produksi. Kontraksi ekonomi di Timika bahkan mencapai delapan persen.
Meski demikian, Tito melaporkan inflasi nasional masih terkendali di kisaran dua persen. Harga beras turun dan menahan laju inflasi pangan, sementara bawang merah, cabai, dan telur ayam mengalami kenaikan.
Partai X Ingatkan Tugas Negara Sangat Jelas
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan kembali prinsip dasar tata kelola negara melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Prayogi menilai kondisi Papua Tengah menunjukkan lemahnya proteksi negara terhadap perekonomiandaerah. Ketergantungan ekonomi pada satu korporasi besar, seperti Freeport, membuat masyarakat rentan terhadap guncangan produksi.
Ia meminta pemerintah memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya bertumpu pada model pertumbuhan berbasis korporasi besar.
Partai X juga menekankan bahwa negara bertanggung jawab mencegah ketergantungan ekstrem pada satu korporasi. Perekonomian daerah harus tumbuh stabil dan adil bagi seluruh warga.
Pandangan Islam: Ekonomi Daerah Harus Berpihak pada Keadilan
Dalam pandangan Islam, perekonomian yang sehat tidak boleh menggantungkan nasib masyarakat pada satu pemegang kekuasaan ekonomi. Ketergantungan ekstrem membuka peluang ketidakadilan dan bahaya (dharar).
Allah melarang umat menggantungkan kesejahteraan pada pihak yang dapat menimbulkan kerusakan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah:
“Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik manfaat.”
Ketergantungan Papua Tengah pada Freeport hingga menyebabkan kontraksi besar menunjukkan pentingnya diversifikasi ekonomi sesuai prinsip syariah.
QS Al-Hadid ayat 25 menegaskan bahwa Allah menurunkan kitab dan timbangan agar manusia menegakkan keadilan. Keadilan ekonomi berarti negara memastikan manfaat tidak hanya dinikmati korporasi besar, tetapi merata ke rakyat kecil.
Sumber daya alam adalah milik rakyat, bukan milik perusahaan atau kelompok tertentu. Rasulullah SAW bersabda:
“Manusia berhak atas tiga hal: air, padang, dan api.”
(Sumber daya penting tidak boleh dikendalikan satu pihak dengan cara yang menimbulkan kerugian masyarakat.) Islam memandang bahwa negara wajib menjamin pemanfaatan SDA secara adil dan mencegah ketidakstabilan ekonomi daerah akibat monopoli.
Solusi Partai X untuk Ekonomi Daerah
Partai X menyampaikan beberapa langkah strategis:
- Diversifikasi perekonomian daerah agar tidak bergantung pada satu industri.
- Audit menyeluruh terhadap hambatan ekspor Freeport dan dampaknya bagi ekonomi lokal.
- Penguatan koperasi rakyat sebagai pilar perekonomian yang lebih stabil dan merata.
- Perlindungan harga pangan, terutama di daerah yang mengalami kontraksi perekonomian.
- Pengamanan pasokan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Bagi Islam, menjaga stabilitas ekonomi daerah adalah bagian dari menjaga maslahat rakyat. Negara wajib menghilangkan risiko yang menekan masyarakat dan memastikan semua kebijakan berpihak kepada kesejahteraan publik.
Bencana ekonomi bukan sekadar masalah angka, tetapi ujian amanah bagi para pemimpin apakah mereka sungguh melindungi rakyat atau membiarkannya bergantung pada kekuatan perekonomian yang rapuh.
