muslimx.id – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk segera menyelesaikan persoalan mendasar di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Permasalahan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan akses pelayanan dasar disebut sebagai perhatian langsung Presiden Prabowo.
Wiyagus menjelaskan bahwa seluruh persoalan tersebut akan dievaluasi untuk menentukan intervensi yang tepat. Kemendagri berkomitmen mengkoordinasikan kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan perbatasan berjalan lebih terarah dan responsif.
Wiyagus menegaskan bahwa Kemendagri terus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Ia membuka ruang dialog bagi kepala daerah agar persoalan daerah dapat dibahas secara langsung, terutama di wilayah tertinggal dan terpencil.
Kemendagri juga memiliki komponen pendamping yang siap membantu pemda dalam menyelesaikan masalah. Rapat Koordinasi Perbatasan di Sambas yang dihadiri DPR, BNPP, dan Forkopimda menjadi forum sinkronisasi kebijakan batas secara nasional.
Partai X: Negara Wajib Hadir di Garis Terdepan Layanan Publik
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa tiga tugas negara: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat harus menjadi pedoman utama dalam kebijakan perbatasan.
Partai X menilai minimnya koordinasi membuat pelayanan dasar di batas tertinggal. Negara wajib memastikan warga perbatasan mendapatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi seperti masyarakat di kota besar.
Menurut Prayogi, ketertinggalan perbatasan adalah warisan buruk tata kelola masa lalu. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah sekarang memiliki ruang besar untuk memperbaikinya secara sistemik.
Partai X menilai lambatnya penyelesaian masalah tapal batas berasal dari lemahnya koordinasi, perencanaan, dan pengawasan kebijakan. Infrastruktur sosial yang tertinggal menjadi bukti kurangnya kehadiran negara di garis terdepan.
Masyarakat perbatasan sering diperlakukan sebagai “halaman belakang” negara. Kebijakan yang tidak berorientasi rakyat membuat kualitas hidup stagnan dan memperlebar ketimpangan antar wilayah.
Pandangan Islam: Negara Wajib Bersikap Adil dan Menjamin Layanan untuk Semua Warga
Islam memberikan perhatian besar pada keadilan, amanah, dan pemerataan. Pemimpin dilarang memprioritaskan satu golongan dan melupakan wilayah lain.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil dan berbuat ihsan.” (QS. An-Nahl: 90)
Ayat ini menegaskan bahwa kebijakan negara, termasuk pembangunan tapal batas, harus berlandaskan keadilan dan kebaikan tanpa diskriminasi.
Allah juga berfirman:
“Dan hendaklah kamu menetapkan hukum di antara mereka dengan adil.” (QS. Al-Ma’idah: 42)
Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan pemimpin harus memberikan kemaslahatan kepada seluruh rakyat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat kota dan pemerintahan.
Islam juga melarang pemimpin teledor terhadap rakyat yang lemah. Rasulullah SAW juga bersabda:
“Ya Allah, siapa pun yang mengurus urusan umatku lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan siapa yang memudahkan mereka, mudahkanlah ia.” (HR. Muslim)
Ini menjadi prinsip dasar: pelayanan publik harus memudahkan rakyat, bukan menyulitkan termasuk di daerah terpencil seperti perbatasan.
Solusi Partai X: Transformasi Pelayanan Dasar dan Reformasi Tata Kelola Perbatasan
Merujuk prinsip Partai X, beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh negara adalah:
- Membentuk Forum Musyawarah Rakyat Perbatasan. Wadah konsultasi kebijakan yang melibatkan masyarakat lokal, akademisi, tokoh adat, dan pemerintah daerah.
- Membangun pusat layanan terpadu di perbatasan. Untuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi dalam satu lokasi agar akses lebih mudah.
- Digitalisasi tata kelola daerah. Mempercepat respons terhadap persoalan rakyat, menekan korupsi, dan memudahkan pengawasan.
- Mensinkronkan anggaran pusat dan daerah yang berbasis kebutuhan rakyat. Memastikan prioritas diberikan pada masyarakat perbatasan.
- Melaksanakan evaluasi periodik lintas lembaga. Untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan terukur, akuntabel, dan terbuka bagi publik.
Penutup: Perbatasan yang Kuat Mencerminkan Negara yang Adil
Partai X menegaskan bahwa masyarakat perbatasan memiliki hak pelayanan yang sama seperti warga di pusat negara. Perbatasan adalah etalase negara jika wilayah terdepan terurus, maka negara berdiri dengan bermartabat.
Islam menegaskan bahwa amanah kepemimpinan harus diarahkan untuk memudahkan rakyat dan menghadirkan keadilan. Kebijakan publik yang tidak menjangkau wilayah terluar adalah bentuk kelalaian amanah.
Negara yang adil adalah negara yang hadir dari pusat hingga perbatasan, memastikan setiap warga merasakan pelayanan, kesejahteraan, dan perlindungan tanpa kecuali.
