muslimx.id – Pemerintah pusat resmi mengambil alih distribusi logistik untuk wilayah Aceh setelah sejumlah kabupaten menyatakan tidak mampu menangani dampak banjir dan longsor. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa jalur udara dari Jakarta dan Medan kini menjadi satu-satunya pilihan karena akses darat terputus total.
“Tapi pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Senin (1/12/2025).
Sejumlah kepala daerah menyatakan kewalahan setelah jalur distribusi pangan runtuh akibat jembatan putus, jalan rusak, dan medan yang tak dapat dilalui alat berat. Pemerintah daerah tidak memiliki pesawat untuk mengirim logistik, sehingga otomatis bergantung pada pemerintah pusat.
Hingga Minggu (30/11/2025), BNPB mencatat: 442 meninggal, 402 hilang, 646 luka-luka di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini menjadi salah satu yang terbesar dalam satu dekade terakhir.
Sikap Partai X: Pemerintah Pusat Harus Bergerak Sebelum Daerah Menyerah
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa peristiwa ini menunjukkan lemahnya kesiapsiagaan nasional.
Partai X menegaskan bahwa konsep negara bukanlah sekadar kumpulan pejabat, melainkan institusi yang wajib bekerja secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan keselamatan rakyat.
Kegagalan pemerintah daerah, ujar Prayogi, tidak boleh menjadi alasan tertundanya penyelamatan rakyat. Jika daerah tak mampu, negara wajib mengambil alih.
Partai X menilai bahwa krisis ini memperlihatkan cacat mendasar dalam tata kelola negara: mitigasi lintas wilayah tidak terencana, infrastruktur tidak adaptif terhadap risiko, koordinasi pusat–daerah tumpul, logistik bergantung pada satu jalur distribusi, dan desain kebencanaan tidak berorientasi ketahanan nasional.
Kondisi Aceh yang “terkunci dari utara dan selatan” memperlihatkan bahwa negara masih mengelola bencana secara reaktif bukan preventif.
Pandangan Islam: Pemimpin yang Lalai pada Rakyat Menanggung Dosa Berat
Dalam Islam, kekuasaan bukan hak milik, melainkan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58)
Pengelolaan bencana, distribusi logistik, dan keselamatan masyarakat adalah amanah yang tidak boleh ditunda apalagi diabaikan.
Rasulullah SAW memperingatkan:
“Tidaklah seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, kecuali ia tidak akan mencium bau surga.” (HR. Bukhari)
Hadis ini menegaskan bahwa kelalaian dalam menyelamatkan nyawa rakyat adalah bentuk pengkhianatan kepemimpinan. Negara yang abai atau terlambat dalam mengambil keputusan cepat berarti gagal menjalankan amanah syariat.
Solusi: Negara yang Kuat Tidak Bergantung pada Rezim atau Daerah
Berdasarkan dokumen “10 Poin Penyembuhan Bangsa”, Partai X menawarkan terobosan struktural:
- Pemisahan Tegas Negara dan Pemerintah
Agar kegagalan teknis pemerintah daerah tidak mengguncang fungsi fundamental negara dalam melindungi rakyat. - Reformasi Struktur Kebencanaan Berbasis Kepakaran
Lembaga profesional setingkat Dewan Keamanan Negara (DKN) untuk mitigasi dan penanganan bencana secara ilmiah, bukan politis. - Digitalisasi Menyeluruh Sistem Logistik Nasional
Pemetaan jalur alternatif, sensor banjir real-time, hingga sistem komando digital yang tak bergantung pada prosedur manual. - Musyawarah Kenegarawanan Nasional
Melibatkan ulama, akademisi, TNI-Polri, tokoh adat & budaya untuk mendesain ketahanan nasional jangka panjang. - Pendidikan Moral Berbasis Pancasila
Agar pejabat memahami dirinya sebagai pelayan rakyat, bukan pemilik negara.
Penutup: Negara Tidak Boleh Gagal Ketika Rakyat Berjuang Bertahan Hidup
Partai X menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak hanya harus mengambil alih logistik, tetapi juga: melakukan audit total manajemen kebencanaan, memperkuat infrastruktur dasar secara strategis, menghapus ketergantungan daerah pada satu jalur distribusi, memastikan tidak ada wilayah yang kembali “terisolasi” saat bencana datang.
Krisis ini harus menjadi momentum perubahan besar. Negara wajib hadir sebelum rakyat berteriak meminta tolong, karena melindungi rakyat bukan sekadar tugas administratif tetapi perintah agama dan tujuan kemerdekaan.
