muslimx.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap penyaluran garmen ilegal sitaan (balpres) kepada korban bencana di Sumatera. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Purbaya menekankan bahwa penggunaan barang ilegal berisiko membuka celah penyalahgunaan dan mendorong praktik ilegal baru, sehingga pemerintah tidak boleh mengambil jalan pintas yang dapat merusak tata kelola negara dan kepercayaan publik, meskipun dalam situasi darurat.
Pemerintah menegaskan penyaluran bantuan bencana harus melalui mekanisme anggaran yang sah dan taat hukum. Purbaya menolak penggunaan barang ilegal sitaan karena dinilai dapat menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum. Pemerintah memilih membeli produk baru dalam negeri yang layak pakai, sekaligus mendukung ekonomi lokal dan UMKM.
Terkait wacana hibah garmen ilegal sitaan untuk korban bencana, Purbaya mengingatkan bahwa kebijakan harus mempertimbangkan dampak tata kelola dan wibawa hukum jangka panjang, agar tidak memberi kesan pembandaran terhadap pelanggaran hukum.
Pandangan Partai X: Negara Bukan Sekadar Rezim
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan bahwa tugas negara bersifat fundamental dan tidak dapat ditawar. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil serta transparan. Dalam konteks ini, penolakan terhadap balpres ilegal dinilai sejalan dengan prinsip kenegarawanan.
Menurut Diana, negarawan bukan sekadar pengelola kekuasaan, tetapi penjaga nilai dan martabat rakyat. Kebijakan publik harus visioner, berwibawa, dan memastikan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan etika dan hukum.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sehingga kebijakan bantuan bencana harus menjaga martabat mereka, bukan sekadar menjadi alat pencitraan.
Islam Mengingatkan: Kebaikan Tidak Dibangun dari Jalan yang Batil
Dalam perspektif Islam, tujuan mulia tidak membenarkan cara yang keliru. Bantuan kemanusiaan adalah amal sosial yang luhur, namun harus ditempuh melalui jalan yang halal dan adil. Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…” (QS. An-Nisa: 29)
Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk pengelolaan harta, termasuk dalam konteks bantuan bencana, harus bebas dari praktik batil dan pelanggaran hukum. Menggunakan barang ilegal, meski dengan niat membantu, berisiko merusak prinsip amanah yang menjadi fondasi keadilan sosial.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.” (HR. Muslim)
Hadis ini mengingatkan bahwa nilai kebaikan tidak hanya terletak pada niat, tetapi juga pada cara. Bantuan yang bersumber dari praktik bermasalah secara hukum berpotensi menghilangkan keberkahan dan keadilan yang menjadi tujuan utama kemanusiaan.
Solusi Partai X untuk Penanganan Bencana
Partai X mendukung penyediaan anggaran darurat yang cepat, transparan, dan berbasis kebutuhan riil korban bencana. Pengadaan bantuan harus memprioritaskan produk UMKM dalam negeri agar pemulihan ekonomi berjalan seiring dengan pemulihan sosial.
Selain itu, Partai X mengusulkan transformasi birokrasi digital dalam distribusi bantuan bencana nasional. Sistem digital dinilai penting untuk memutus rantai penyalahgunaan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bantuan tepat sasaran. Pendidikan moral Pancasila juga ditekankan agar setiap kebijakan kemanusiaan mencerminkan keadilan sosial yang nyata.
Penutup: Integritas Negara Diuji Saat Bencana
Penolakan penyaluran balpres ilegal menjadi ujian integritas negara dalam situasi darurat kemanusiaan. Islam mengingatkan bahwa amanah publik tidak boleh dikompromikan, bahkan atas nama kebaikan yang tampak mendesak.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak…” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa solusi cepat harus tetap berpijak pada hukum, etika, dan keadilan. Semoga setiap kebijakan bantuan bencana benar-benar menjadi jalan kemanusiaan yang bermartabat, menjaga kepercayaan rakyat, dan menghadirkan keadilan yang utuh bagi para korban.
