muslimx.id — Di tengah berbagai krisis yang dihadapi masyarakat mulai dari tekanan ekonomi, bencana ekologis, hingga menyempitnya ruang partisipasi publik negara justru tampak tenang. Kekuasaan berada dalam posisi aman, sementara rakyat menghadapi ancaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan satu persoalan mendasar: negara tidak runtuh, tetapi salah urus.
Alih-alih hadir sebagai pelindung, negara lebih sering tampil sebagai pengatur yang dingin, bahkan abai, terhadap risiko yang harus ditanggung rakyat. Ketertiban administratif dijaga, tetapi keselamatan dan kesejahteraan publik dibiarkan rapuh.
Stabilitas pemerintahan dan keamanan pejabat kerap dijadikan ukuran utama keberhasilan pemerintahan. Namun stabilitas tersebut dibangun dengan cara memindahkan resiko ke bawah. Rakyat menanggung mahalnya harga kebutuhan pokok, dampak kebijakan yang tergesa-gesa, serta kerusakan lingkungan akibat proyek dan izin yang longgar.
Negara tampak berhasil mengamankan struktur kekuasaan, tetapi gagal mengamankan kehidupan warganya. Dalam perspektif Islam, kondisi ini adalah bentuk ketidakadilan struktural di mana yang kuat dilindungi, sementara yang lemah diminta beradaptasi sendiri.
Partai X: Ini Ciri Negara yang Salah Urus
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai situasi ini sebagai gejala serius salah urus negara.
“Tugas negara itu jelas hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika kekuasaan aman tapi rakyat justru terancam, itu bukan stabilitas itu tanda negara salah urus,” tegasnya.
Menurut Prayogi, negara tidak boleh menjadikan ketertiban administratif sebagai pengganti rasa aman dan keadilan bagi rakyat. Aturan yang rapi tetapi tidak melindungi manusia hanya akan melahirkan kekecewaan publik.
Prayogi menegaskan bahwa kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Ketika alat tersebut dirawat dengan baik, namun tujuan yakni keselamatan dan kesejahteraan rakyat diabaikan, negara kehilangan legitimasi moralnya.
Islam Ingatkan: Salah Urus Bukan Karena Kurang Aturan, Tapi Salah Prioritas
Masalah utama bukanlah ketiadaan regulasi, melainkan salah arah dalam mengelola negara. Banyak kebijakan lahir cepat ketika menyangkut kepentingan pemerintahan dan ekonomi tertentu, namun lambat dan ragu saat menyangkut keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak rakyat.
Dalam situasi seperti ini, rakyat tidak hanya kehilangan perlindungan, tetapi juga diposisikan sebagai pihak yang harus “memahami keadaan”, seolah ancaman yang mereka hadapi adalah konsekuensi wajar dari pembangunan.
Padahal Allah SWT dengan tegas memperingatkan:
“Dan janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Salah urus negara adalah kegagalan menempatkan keadilan sebagai prioritas utama.
Ketika rakyat menghadapi ancaman baik akibat bencana, krisis ekonomi, maupun konflik kebijakan respons negara seringkali minim empati dan datang terlambat. Ketimpangan peran inilah yang membuat rakyat merasa terancam di negerinya sendiri. Negara terasa kuat ke atas, tetapi lemah ke bawah.
Rasulullah ﷺ telah mengingatkan:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan hak istimewa, melainkan amanah yang kelak dipertanyakan.
Solusi: Membenahi Arah, Bukan Sekadar Menambal Kebijakan
Untuk keluar dari pola salah urus yang terus berulang, diperlukan perubahan arah yang mendasar:
- Menjadikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama kebijakan
- Menghentikan praktik pemindahan risiko kebijakan kepada rakyat
- Memperkuat fungsi negara sebagai pelindung, bukan sekadar pengatur
- Membuka ruang evaluasi kebijakan secara jujur dan transparan
- Mengukur keberhasilan negara dari rasa aman rakyat, bukan stabilitas penguasa
Penutup: Kekuasaan Akan Dimintai Pertanggungjawaban
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan tidak akan diukur dari seberapa aman ia dijaga, tetapi dari seberapa besar manfaatnya bagi rakyat. Allah SWT berfirman:
“Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kamu peroleh.” (QS. At-Takatsur: 8)
Negara yang benar bukan negara yang hanya mampu menjaga kekuasaan tetap aman, tetapi negara yang memastikan rakyat tidak hidup dalam ancaman. Tanpa keberanian membenahi salah urus ini, kekuasaan yang stabil justru akan menjadi saksi kegagalan amanah di hadapan sejarah dan di hadapan Allah SWT.
