muslimx.id — Aktivitas DPR belakangan semakin dipenuhi pembagian jabatan, baik di internal alat kelengkapan dewan maupun posisi strategis yang beririsan dengan kekuasaan. Perebutan kursi pimpinan, rangkap jabatan, hingga kedekatan dengan pusat kekuasaan tampak menjadi agenda dominan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, pembelaan nyata terhadap kepentingan rakyat justru terasa semakin senyap.
Kondisi ini memunculkan kegelisahan publik. Wakil rakyat yang seharusnya menjadi corong aspirasi masyarakat tampak lebih sibuk mengatur posisi dibanding mengawal persoalan hidup rakyat sehari-hari.
Islam Mengingatkan Amanah Kekuasaan
Dalam Islam, jabatan bukan kehormatan, melainkan amanah berat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. an-Nisa’ [4]: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan keadilan dan keberpihakan kepada yang berhak, bukan untuk kepentingan diri atau kelompok.
Isu Rakyat Menumpuk, Suara DPR Melemah
Di saat harga kebutuhan pokok menekan daya beli, konflik agraria terus berulang, bencana ekologis meningkat, dan kualitas layanan publik dipertanyakan, sikap DPR sering kali terdengar tumpul. Banyak rapat berakhir tanpa sikap tegas, sementara pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkesan formalitas.
Islam memandang sikap diam terhadap ketidakadilan sebagai bentuk kelalaian amanah. Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim)
Diamnya wakil rakyat terhadap persoalan publik bukan sikap netral, melainkan kegagalan menjalankan kewajiban moral.
Konflik Kepentingan dan Kaburnya Keberpihakan
Ramainya jabatan juga membuka ruang konflik kepentingan. Ketika wakil rakyat beririsan dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi, keberpihakan kepada rakyat menjadi kabur. DPR yang seharusnya menjadi penyeimbang eksekutif berpotensi larut dalam agenda kekuasaan yang sama.
Islam mengecam keras praktik mengambil keuntungan dari jabatan. Rasulullah SAW bersabda:
“Siapa yang kami angkat menjadi pejabat lalu kami beri gaji, maka apa yang ia ambil selain itu adalah ghulul (pengkhianatan).”
(HR. Abu Dawud)
Hadis ini menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh dijadikan sarana memperluas kepentingan pribadi atau kelompok.
Demokrasi Tanpa Substansi Keadilan
Secara prosedural, demokrasi tetap berjalan. Sidang digelar dan undang-undang disahkan. Namun ketika wakil rakyat lebih sibuk mengurus jabatan ketimbang membela kepentingan publik, demokrasi kehilangan substansinya. Islam menempatkan keadilan sebagai inti kepemimpinan.
Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil.”
(QS. al-Ma’idah [5]: 8)
Tanpa keberanian membela rakyat, lembaga perwakilan kehilangan makna moralnya.
Solusi: Mengembalikan DPR pada Amanah Islam dan Rakyat
Untuk memulihkan fungsi DPR sebagai wakil rakyat yang sejati, sejumlah langkah perlu dilakukan:
- Pembatasan Rangkap Jabatan
Jabatan wakil rakyat harus difokuskan pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, bukan distribusi kekuasaan. - Penguatan Etika dan Integritas DPR
Etika Islam tentang amanah dan keadilan harus menjadi landasan perilaku. - Pengawasan Aktif dan Kritis
DPR wajib bersuara lantang terhadap kebijakan yang merugikan rakyat, bukan sekadar mencatat secara administratif. - Keterlibatan Publik yang Lebih Luas
Aspirasi rakyat harus menjadi rujukan utama dalam setiap pembahasan undang-undang dan kebijakan strategis. - Transparansi dan Akuntabilitas Jabatan
Setiap posisi dan keputusan DPR harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Islam dengan tegas mengecam kekuasaan yang menjauh dari amanah. DPR yang ramai jabatan tetapi sepi pembelaan adalah tanda serius melemahnya etika perwakilan. Rakyat memilih wakil bukan untuk berbagi kursi, melainkan untuk memperjuangkan keadilan.
Jika wakil rakyat lupa kepada siapa mereka bertanggung jawab, maka peringatan Islam menjadi relevan: kekuasaan yang disalahgunakan bukan hanya dikecam publik, tetapi juga akan dihisab di hadapan Allah SWT.
